Jepret 2

Galang Persatuan Nasional!Tanggalkan Perbedaan dan Gali Persamaan

Galang Persatuan Nasional!Tanggalkan Perbedaan dan Gali Persamaan

Lagi-lagi masih seperti kesimpulan yang lalu: selain menyebabkan kehancuran industri nasional, sulitnya akses kehidupan (pendidikan, kesehatan, dan rekreasi), dan kerusakan daya beli rakyat (akibat kenaikan harga-harga), struktur ekonomi neoliberal juga telah semakin melapangkan jalan pengerukan kekayaan alam nasional oleh Modal asing. Gemuknya pasar uang dan perbankan nasional (karena ditopang oleh dan kebijakan ekonomi makro suku bunga tinggi) tidak membawa perbaikan sedikit pun pada sektor riil (industri). Liberalisasi hanya menambah tinggi tingkat konsumtivisme rakyat (terutama terhadap komoditi impor: hp, motor, tekstil, dsb). Produktivitas semakin menurun tetapi konsumtivisme semakin meningkat. Negara yang dipimpin SBY ini masih juga enggan melakukan reformasi birokrasi secara nasional (memberantas ekonomi biaya tinggi) untuk meringankan beban industri nasional. Langkah yang dilakukan malahan melelang (privatisasi) puluhan industri strategis nasional -dengan alasan klasik: penggalian dana dan perbaikan manajemen. Padahal reformasi birokrasi sudah menjawab soal perbaikan manajemen, sedangkan renegosiasi utang menjawab soal penggalian dana segar. Pengerukan kekayaan alam nasional oleh korporasi asing tak kunjung juga berhenti, malah semakin masif. Perlu diketahui, saat ini modal dari Cina, India, Malaysia, Thailand pun semakin meramaikan perampokan kekayaan mineral, migas, dan batubara dari bumi Indonesia. Sementara itu rakyat dan industri dibiarkan merana kekurangan pasokan energi. Tidak ada alasan. Negara sudah harus melihat bahwa jawaban untuk pemenuhan energi nasional adalah dengan melakukan renegosiasi kontrak dengan seluruh korporasi tambang. Kenaikan harga minyak dunia (yang hakekatnya adalah perlawanan politik negara-negara eksportir minyak dunia ketiga terhadap hegemonik AS) adalah malapetaka bagi masyarakat global. Tetapi seharusnya tidak bagi Indonesia. Analisa ekonom senior, Kwik Kian Gie, telah membuktikan bahwa Indonesia malahan diuntungkan dengan situasi ini. Namun, memang telah diduga, SBY meresponnya dengan mencabut subsidi BBM -dengan segala konsekuesi ekonomi politiknya (seperti: kehancuran sektor riil dan menurunnya daya beli rakyat). Seperti yang diramalkan kemudian, datanglah pasang politik merespon kebijakan tidak populer Negara. Pasang politik merespon pencabutan subsidi BBM telah mendorong sebagian besar spektrum gerakan demokratik beroposisi keras terhadap Negara. Cukup keras karena (bagusnya) sebagian elit oposan Negara yang pro Kemandirian Bangsa ikut menggalang barisan bersama. Sebut saja: Rizal Ramli, Amin Rais, Drajat Wibowo, (serta di kalangan mantan perwira militer) Hendropriyono, Wiranto, Prabowo dll. Hanya saja, karena elit-elit tersebut masih ragu (terutama terhadap gerakan massa), polarisasi politik menuju pada sebuah persatuan nasional belumlah jelas. Demi membendung pasang politik yang dipimpin oleh Persatuan (ragu-ragu) antara sebagian elit nasionalis dan gerakan demokratik, selain memberikan konsesi-konsesi ekonomi (BLT, BKM, dsb), Negara juga berupaya mem-booming isu pluralisme: kasus FPI di Monas. Kedua taktik tersebut kembali sukses besar (ingat: booming RUU-APP dan BLT 2005). Duh, gerakan demokratik kembali jatuh pada lubang yang sama. Luar biasa licik ternyata rezim negara kali ini. Galang Persatuan Mengikuti Arah Angin 2009 Tidak perlu menangisi kekalahan dari SBY. Saat ini arah angin politik nasional sedang berhembus keras ke proses elektoral 2009 -proses perebutan kekuasaan negara. Suka atau tidak suka, rakyat secara mayoritas masih mempercayai proses politik lima tahunan ini. Yang tidak percaya hanyalah yang sudah terlalu apatis cenderung fatalis. Karenanya gerakan demokratik harus lebih mampu bersikap bijak terhadap proses elektoral nasional yang sudah dimulai saat ini selama setahun ke depan. Jangan tidak memiliki andil apapun lagi, seperti pada proses elektoral 2004. Pada pemilu parlemen 2004, Partai Golkar menang. Sedangkan pemilu presiden (eksekutif) dimenangkan oleh Partai Demokrat dan Golkar. Kedua kekuatan politik itulah yang sejatinya diberikan mandat oleh AS untuk menyukseskan sistem ekonomi neoliberalisme di Indonesia sampai 2009. Dukungan AS pun tidak disia-siakan. Selama 4 tahun SBY sukses sebagai figur negarawan jujur dan simpatik; sedangkan Partai Golkar sukses menghimpun kekuatan ekonomi (melalui Aburizal Bakrie, Jusuf Kalla, dan Surya Paloh). Inilah akibat dari tidak turut campurnya gerakan demokratik pada proses politik 2004. Kekuatan politik antek Neoliberal adalah musuh gerakan demokratik. Merekalah para penggadai bangsa; anti kemandirian nasional. Gerakan demokratik harus memblejeti kedua kekuatan politik tersebut di seluruh lapangan politik elektoral 2009. Mengikuti arah angin 2009 dengan jalan menjadi peserta politik elektoral adalah harga mati. Tanpa tiket kepesertaan, mustahil kita dapat berbuat banyak di panggung lima tahunan ini; mustahil pula kampanye pemerintahan baru; haluan ekonomi baru; dan presiden baru dapat meluas. Karenanya tugas praktis kekuatan demokratik saat ini adalah bekerja sama membangun persatuan dengan kekuatan politik yang telah lolos menjadi peserta pemilu. Setidaknya kali ini gerakan demokratik dapat memiliki perwakilannya di parlemen (daerah sampai pusat) dan menggandeng figur alternatif bakal calon presiden 2009 (semisal: Rizal Ramli). Harus disadari bahwa gerakan demokratik masih kecil, sedangkan problem pokok nasion sangat besar: kemandirian bangsa vs dominasi (baca: penjajahan) asing. Karena itu gerakan demokratik tidak boleh menutup diri terhadap persatuan nasional dengan elemen-elemen lain, melainkan harus menjadi elemen yang paling aktif menggalangnya. Elemen lain di luar gerakan demokratik, seperti: militer (termasuk itu purnawirawan), pengusaha nasional, akademisi, polisi, elit politik, budayawan, dsb yang pro terhadap kemandirian bangsa adalah sekutu utama yang wajib dirangkul. Hilangkan keraguan, ayo galang persatuan! Tanggalkan segala perbedaan dan gali persamaan.

SBY (Seharusnya) Tergelitik Film “Laskar Pelangi”

SBY (Seharusnya) Tergelitik Film “Laskar Pelangi”

Setelah melejit dengan novelnya dalam menarik pembaca, kini giliran film "Laskar Pelangi" menarik dukungan dan apresiasi dari para penggemar film. Bagaimana tidak, sejak pertama-kali diputarkan di Bioskop, film "Laskar pelangi" telah menarik1,3 juta penonton. Berbeda dengan film-film Indonesia sebelumnya, yang menawarkan perselingkuhan, poligami, percintaan, kekerasan, dan horror, film laskar pelangi justru menonjolkan idealisme, nilai-nilai luhur, dan begitu banyak inspirasi. Pendeknya, film laskar pelangi sedang meraup sukses.

Di tengah-tengah badai krisis financial yang sedang berkecamuk di AS; ditengah kesulitan ekonomi yang melilit mayoritas rakyat, hingga berujung kematian; ditengah kemerosotan sistem pendidikan nasional akibat belenggu neoliberalisme, presiden Susilo Bambang Yudhoyono, bersama dengan istri, anak dan sejumlah pejabat Negara, menyempatkan ikut menonton laskar pelangi di Auditorium I Blitz, Megaplex, Jakarta. Setelah selesai menonton film tersebut, presiden begitu antusias mengapresiasi film tersebut, tanpa sedikitpun ketersindiran, tanpa sedikit rasa malu, bahwa begitu banyak anak Indonesia berjuang sendiri merebut masa depannya hanya dengan mengandalkan diri-sendiri, tanpa keterlibatan Negara. Padahal, UUD 1945 dengan tegas menyebutkan, bahwa tujuan pembangunan nasional adalah untuk mencerdeskan kehidupan bangsa.

Laskar Pelangi adalah Miniatur Kecil

Laskar pelangi berhasil mengangkat potret pendidikan di sebuah daerah, bernama desa Gantong, Bangka Belitung. Di daerah yang kaya dengan tambang ini, dimana selama ratusan tahun kekayaan alam tersebut tak sedikitpun mengalir ke masyarakatnya, tercipta sebuah masyarakat pekerja keras, namun kurang beruntung. Kesuksesan orang-orang itu, seperti yang tergambar dalam film itu, adalah karena mereka memiliki semangat, ketekunan, tak kenal menyerah. Bukannya kekayaan alam melimpah yang menopang orang-orang disana menuju ke pintu sukses, tapi tekad dan semangat. Sesuatu yang begitu susah diketemukan ditengah kalangan menengah ke atas, terutama di Jakarta, yang mana anak-anak mereka menghabiskan waktunya di tengah "dunia konsumtifisme" masyarakat kapitalis.

Laskar pelangi hanya menggambarkan salah satu daerah di Indonesia, yang mana gambaran kota seperti Bangka Belitung ada banyak di Indonesia. Tidak usah jauh-jauh mencari di daerah lain, di kota Bekasi yang notabene dekat dengan pusat kekuasaan, masih ada sekolah yang kondisinya hampir serupa dengan film laskar pelangi. Artinya, presiden SBY tidak perlu menonton film hanya untuk menemukan "keharuan" soal muramnya sistem pendidikan nasional, tapi hal tersebut dapat ditemukan di seluruh bagian di negeri ini, bahkan di Jakarta.

Di Jakarta Timur, 127 gedung sekolah rusak berat. Di Kota Bekasi sedikitnya terdapat 80 gedung SD Negeri yang kondisinya sudah ringkih atau lapuk. Di Sumatra Utara, jumlahnya mencapai angka 37.879 gedung sekolah. Di Jambi, tepatnya di kabupaten Muara Jambi, dari 223 SD yang ada, 76 di antaranya rusak berat. Di Kalimantan Selatan terdapat 12.238 ruang kelas yang rusak, sebanyak 5.036 ruang kelas dalam kondisi rusak berat dan sebagian sudah tidak dapat dipergunakan. Sejauh ini, menurut catatan Kompas, jumlah bangunan SD di seluruh Indonesia yang mengalami kerusakan berat selama tahun 2003-2004 mencapai 883.750 ruang kelas atau 22,9 persen. Sementara untuk SLTP mencapai 196.178 ruang kelas atau 4,5 persen, serta untuk sekolah lanjutan tingkat atas mencapai 83.569 ruang kelas atau 1,4 persen.

Salah Tangkap atau Manipulasi

Akhirnya, setelah menonton film itu saya menemukan sebuah inspirasi kuat dari penciptanya, termasuk si penulis novel, untuk mengungkapkan sebuah fakta tentang pendidikan nasional dan keinginan kuat sejumlah anak-anak, terutama dari kalangan miskin, untuk mendapatkan pendidikan. Selain menciptakan kesedihan, ternyata film itu juga berkali-kali mendorong saya mengumpat-ngumpat, serta mengobarkan kemarahan kepada Negara sebagai pihak yang bertanggung-jawab atas hilangnya kesempatan anak hebat dan cerdas, seperti Lintang, dalam memperoleh pendidikan, karena masalah ekonomi.

Beda halnya dengan SBY, beliau justru tidak tergelitik sedikitpun atas film tersebut. Bahkan, presiden justru merendahkan ide dan tujuan penulis novel dan sutradara film, yang berkehendak membeberkan fakta sekaligus memberikan inspirasi baru, dengan hanya menilai aspek bahwa film tersebut begitu berkualitas. Film laskar pelangi jelas film berkualitas, tapi jangan melupakan pesan yang hendak disampaikannya.

Setidaknya untuk saya, bahwa film laskar pelangi telah mengungkapkan beberapa hal; pertama, sektor pendidikan sejak jaman kolonial hingga sekarang tidak pernah merdeka. Sektor pendidikan berjalan ditempat, tanpa sedikitpun perhatian dari pemerintah. Kedua, ide yang menyebutkan, bahwa pendidikan harus mahal jika mau mendapatkan kualitas adalah ide salah. Kualitas pendidikan ditentukan kondisi pengajaran yang demokratis, mengutamakan nilai-nilai luhur, dan keadilan sosial, bukan ide-ide pasar dan individualisme. Ketiga, kesenjangan pendidikan antara kota besar dan pedalaman terlampau jauh. Kesenjangan tersebut sengaja diciptakan oleh modal (capital), yang hanya mau berputar di sekolah-sekolah yang telah dikomersialisasikan.

Dan semoga penonton bisa lebih objektif dalam menafsirkan film ini!