Playboy Vs Politikus

Sebenernya sih lebih afdol kalo judulnya Playboy/Playgirl Vs Politikus/Polimarmut.

Kenapa Playboy/playgirl ; soalnya jaman sekarang sudah tidak ada lagi batasan, baik cowok ataupun cewek mereka sudah berani punya peliharaan (baca : pacar) banyak. “Hak Asasi Manusia” katanya.

Kenapa Poltikus/Polimarmut ; karena sekarang sudah tidak ada batasan lagi baik tikus ataupun marmut dua-duanya suka makan Duit Rakyat.

Playboy kalo diartiin : Play itu Main, Boy itu Cowok. Jadi Playboy adalah Main Cowok, Homo donk!!

Politkus dapat diartikan sebagai : Poli-Tikus, dimana Poli berarti Banyak, sedangkan Tikus adalah Hewan yang menjijikan, sering ada di got, lubang sawah, kalo pun di rumah pasti si tikus adalah pencuri beras! (Wah tekor-tekor, bisa-bisa ibuku gag jadi setor) "hehehehehehe,... jelek-jelek gini anak bos beras"

—————————————-

Di tengah-tengah perkelahian antara Ariel, Luna, dan Cut dan maraknya perbudakan uang di atas sana, gue sempet muter lagunya Indonesia Unite dengan lagunya Rindu Bersatu. Miris mendengarnya,,

Jadi mu ngomongi ap nih,,?? gue juga gak tahu. beehhh!

Tujuan

Para playboy sejatinya sangat senang bisa deket dengan banyak cewek-cewek kece, cute, manis, dan bersahabat (bisa dikibulin). Dia tidak punya satu hati yang pasti. kalau pun dia bilang “saya punya satu hati untuk satu cewek”, nyatanya itu hanya gombalan belaka biar bisa deket dengan cewek yang lain. Hanya satu tujuan playboy , CEWEK.

Politikus, ia berharap punya kolega banyak. Link atau jaringan yang banyak di kursi pemerintahan membuatnya lebih leluasa untuk bertindak. Tentu saja, menambah dukungan pula. Berharap modal yang ia keluarkan selama ini dapat kembali, dan bertambah. Tujuan Politikus cuman satu, Duit.

point 1

perbedaan : cewek <> duit

Cara Pencapaian tujuan

Cewek adalah makhluk ciptaan tuhan yang paling sexy dan lembut. Hati yang lembut itu bakalan luluh dengan ucapan-ucapan halus yang sedikit dibumbui garam dan cabai. Gombal, ya, ucapan halus itu adalah gombal, karena dengan meng-gombal maka cewek sekeras apapun bakalan luluh kayak kerbau ditusuk hidungnya. Playboy tentu saja memanfaatkan kelemahan ini untuk membombardir cewek, dengan begitu cewekpun didapatkannya hanya dengan ngomong. Ciri khas playboy adalah jago ngegombal (bukan kain gombal).

Masyarakat sangat senang bila keinginannya terpenuhi. Sebagai orang yang hanya bisa menerima peraturan dari atas, tentu saja akan memilih calon pemimpin yang sekiranya bisa memnuhi kebutuhan hidupnya. Maka dengan itu, politikus memandang hal ini adalah kunci baginya untuk naik tingkat. Keluarlah janji-janji yang bisa menggiurkan hal layak-ramai, berharap banyak yang memilihnya. Ciri yang paling menonjol dari politikus adalah jago ngomong, yang membuat pendengarnya percaya.

point 2

kesamaan : sama-sama jago ngomong

Ngeles

“Ternyata kamu punya cewek lagi selain aku!!” itulah nada marahnya cewek ke playboy yang ketahuan punya pacar yang lain. Kira-kira apa tanggapan/ jawaban si Playboy? “Beb,, sayang, Enggak kok, Dia tuh bukan pacar Aku, dia itu pembantu aku” si cewekpun langsung luluh. Jadi hati-hati aja kalo punya cowok yangk playboy, bukan jadi pacar tapi malahan jadi Pembantu. Mendingan mah pacaran ma aku "bisa naik pangkat jadi sekretaris, wkwkwkwkwk,...

“Tuurun! tuurun! tuurun!” teriakan masyarakat ketika mengetahui kalo Kepala Desanya korupsi. Kades pun menjawab “Saudara-saudara sekalian, asalkan saudara tahu, sebenarnya dana itu saya hibahkan untuk pembangunan mesjid, jalan, dan jembatan. nanti malam kita adakan syukuran (dangdut)”, masa pun terdiam dan langsung bubar. Padahal atap mesjid masih bocor, jalan berlubang dan jemabatan tidak layak pakai.

Point 3.

kesamaan : jago ngeles

Masa depan

Playboy : Tiap pagi bakalan ada satu cewek yang datang ke rumah, trus bilang “Kamu harus tanggung jawab!, anakmu sudah berumur 2 tahun”

Politikus : Tiap pagi bakalan ada satu orang yang datang ke rumah, dan bilang “Pak, sedekahnya pak. saya belum makan selama 3 hari”.

Any way, gue berharap banget bisa meluruskan jalan para playboy dan politkus ini. Baik dengan cara paksa maupun kasar. Akhirnya selesai juga.

The End

Lanjut baca komik Naruto 503 aah..

Dimanakah Tinjumu?

Judul di atas diambil dari salah satu judul karangan Bung Karno di buku “Di Bawah Bendera Revolusi”. Bedanya, saya sedang tidak berbicara mengenai program emigrasi, melainkan soal potensi krisis politik dan gerakan rakyat.

Pada tanggal 3 Maret 2010, sesuai dengan hasil rekomendasi Pansus hak angket, rapat paripurna DPR secara mayoritas telah memilih opsi C, bahwa pencairan dana bailout kepada bank century dinilai bermasalah dan harus ada proses hukum terhadap pengambil kebijakannya. Meskipun ini adalah keputusan politik dari sebuah lembaga tinggi Negara---DPR, tetapi presiden SBY terlihat hendak mengabaikannya.

Saat menyampaikan pidato tanggapan pada 4 Meret lalu, presiden SBY sangat berposisi membela keputusan para pengambil kebijakan bailout, khususnya Budiono dan Sri Mulyani. Dengan menyampaikan pidato pembelaan itu, SBY telah menyiramkan air dingin pada gejolak api skandal bank century. Setelah dibela presiden, Budiono dan Sri Mulyani pun memberikan pidato pembelaan diri, dan kembali menegaskan kebenaran mutlak atas kebijakannya.

Seperti telah saya tuliskan di artikel sebelumnya, bahwa Negara di bawah administrasi SBY-Budiono mengalami krisis politik, bahwa telah terjadi perpecahan di dalam institusi Negara dan aparatusnya. Keputusan politik di parlemen, seperti telah dinyatakan Sri Mulyani, bukan kebenaran yang esensial.

Berbicara soal sistim politik, mengutip Andrés Pérez Baltodano, kita selalu berhadapan dengan dua hal; pertama, sebuah proses politik formal yang didesain dan dikendalikan oleh grup atau kelompok elit berkuasa. Kedua, sebuah konsensus sosial diantara rakyat, negara, dan pasar melalui proses-proses yang terus berkembang.

Yang terpenting, mengikuti penjelasan di atas, bahwa bentuk demokrasi jenis apapun akan selalu membutuhkan konsensus, termasuk demokrasi liberal. Dalam prakteknya, konsensus sosial dapat tercapai apabila kelas dominant sanggup mengintegrasikan kepentingan-kepentingan masyarakat dan berbagai sektor yang berbeda. Untuk melapangkan jalan mencapai konsensus ini, keberadaan partai politik telah memainkan peranan yang sangat penting, yaitu sebagai pencipta simpul-simpul konsensus di kalangan massa rakyat.

Selain partai politik, keberadaan media massa dan sarana-sarana apparatus ideologis lainnya seperti sekolah, lembaga agama, norma sosial, dsb, juga punya arti penting dalam meraih konsensus sosial secara luas. Media menjadi semacam “pabrik konsensus”, dimana berbagai kepentingan politis, ekonomis, dan ideolgis kelas dominan coba dipaksakan diterima secara sukarela oleh kelas-terhisap (mayoritas). Media massa di tangan segelintir elit, kata semiologist Buen Fernando, akan menjadi pasukan ideologi dari klas berkuasa, bersenjatakan fitnah, kebohongan, dan manipulasi informasi.

Nah, sekarang ini partai politik sudah dinegasikan, bahwa koalisi partai politik penyokong pemerintah sudah berantakan. Artinya, salah satu saluran untuk menjalin konsensus, yaitu partai politik, sudah ditutup krannya sendiri oleh SBY. Tinggal media massa dan saluran –saluran politik pencitraan lainnya.

Tatkala konsensus sudah mulai berantakan, maka legitimasi pun akan menipis. Dan, pada ujungnya, perimbangan kekuatan pun akan berubah drastis. Ketika perimbangan kekuatan mulai bergeser ke posisi oposisi, maka pada titik ini krisis politik sudah tak terhindarkan.

Akan tetapi, tidak berarti proses politik di parlemen akan secara simultan akan melahirkan transformasi sosial secara radikal, seperti yang diharapkan oleh rakyat. Proses politik di parlemen hanya mencerminkan friksi kepentingan segelintir elit, dan penyelesaiannya pun hanya membutuhkan sebuah konsesi atau transaksi politik baru.

Setiap perubahan atau transformasi sosial yang radikal, cukup konsisten, selalu membutuhkan sebuah pergerakan rakyat yang hebat dan penuh kuasa, demikian dikatakan Bung Karno. Pergerakan rakyat atau machtvorming adalah tinju yang hebat untuk menghancurkan segala penghalang kemajuan dan cita-cita rakyat.

Inilah kegelisahan saya, bahwa pergerakan rakyat belum menempati posisi semestinya sebagai motor penggerak dari krisis politik ini. Gerakan rakyat masih tercerai berai, belum mengumpul menjadi sebuah kekuatan politik. Karena itu, untuk memperlihatkan tinju yang kuat, gerakan rakyat harus merangkai sebuah proyek politik yang melampaui sekedar isu penyatuan kiri atau semacamnya, tetapi sebuah persatuan nasional atau blok politik anti-neoliberal. Hal ini, menurut saya, merupakan potensi kedepan yang harus dimanfaatkan dan diperbesar untuk merubah perimbangan kekuatan; mengisolasi musuh pokok (neoliberal), merangkul sekutu potensial (nasionalis/anti-neolib), dan menetralisir elemen-elemen peragu.

Dengan begitu, baru kita bisa mengatakan: mana tinjumu?

Rakyat Sedang Menunggu dan Berharap ‘Supersemar II’ Pak SBY

Pidato Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada pertemuan dengan para Bankir Senin kemarin (1/3) di Jakarta mengingatkan akan kejadian bersejarah 44 tahun silam, tepatnya 11 Maret 1966, yang dikenal dengan nama Surat Perintah Sebelas Maret (supersemar), meski alur ceritanya berbeda. Kala itu, Presiden Sokarno mengeluarkan perintah kepada tiga Jenderal untuk melakukan pemulihan keamanan Negara, yang kemudian Supersemar itulah, yang menjadi awal reformasi kepemimpinan menuju Orde Baru.

Pidato SBY yang menegaskan jika dirinya bertanggung jawab atas penyelamatan Bank Century dengan alasan penyelamatan perekonomian, (sepertinya) seirama dengan permainan Soekarno masa lalu. Sukarno masalah kemananan Negara, SBY masalah perekonomian Negara. Bedanya, Sukarno perintahkan pada tiga jenderal militer, sementara SBY meski tidak memberi perintah atau izin, tapi keterlibatan dua orang ‘Jenderal’ ekonomi, yakni Boediono selaku Gubernur BI dan Sri Mulyani selaku Menkeu dipertanggung-jawabkannya.

Boleh jadi, Pak SBY (bakal) mengeluarkan surat perintah serupa dengan mengambil momentum 11 Maret 2010. Hanya tidak bisa diterka apakah benar, akan keluar Supersemar Jilid ke dua?, tetapi catatan perjalanan Presiden SBY dalam menapaki karirnya, kerap menggunakan simbol-simbol penanggalan sebagai langkah pengambilan kebijakannya. Sebut saja salah satu contoh kecil, pendirian Partai Demokrat di tangal 9-9-1999. Kalau saja itu terjadi, pertanyaannya, kepada siapakah Supersemar itu diberikan?

Sekedar menebak, jika saja terjadi rongrongan besar ‘memakzulkan’ SBY dalam posisinya sebagai Kepala Negara yang belakangan ini kerap mendapat tekanan untuk mundur dari jabatannya sebagai Presiden, termasuk tekanan kepada Budiono dan Sri Mulyani untuk mundur dari jabatannya, boleh jadi bakal ada langkah politik strategis SBY dalam menjaga eksistensinya sebagai Kepala Negara dua periode. Salah satunya (mungkin) ‘Supersemar’ itu.

Kembali ke zaman Soekarno, kala itu beliau (konon) banyak di backup oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) yang berhasil berinfiltrasi dalam konsep Nasakom Sukarno, yang kemudian oleh kalangan militer, posisi PKI dinilai sangat membahayakan, karena terlalu banyak merasuki pemikiran Soekarno, dan posisi kabinet saat itu juga dominasi PKI mulai menggurita.

Untuk Pak SBY, posisi Partai Demokrat (maaf, tidak bermaksud menyamakan dengan PKI ala Soekarno) tentu penjadi palang pintu dalam membackup semua kebijakan SBY. Paling anyar sejumlah partai-partai koalisi Pemilu lalu mulai gerah dengan sikap Partai Demokrat ini, lebih-lebih partai-partai oposisi.

Namun yang pasti, pidato Presiden SBY dihadapan para bankir 1 Maret kemarin, lebih bermakna ‘Serangan Umum 1 Maret’ kepada para anggota Pansus Bank Century, yang tujuannya ‘melemahkan syaraf’ kekuatan anggota Pansus, yang boleh jadi hasil rekomendasinya pada hari ini (2 maret) banyak yang menilai bakal melemahkan posisi Pak SBY dalam kempemimpinannya. Atau dengan kata lain, ingin membuktikan pada public bahwa SBY tidak terlibat dalam masalah Century, sama seperti Serangan Umum 1 Maret atau Serangan Fajar, yang dilakukan untuk militer Indonesia kepada Belanda san sekutu kala itu untuk membuktikan kepada Publik dunia, bahwa Indonesia masih ada.

Supersemar ala SBY, memang ditunggu. Apakah menyetujui pemunduran Budiono dan Sri Mulyani dengan momentum 11 Maret? Tapi rakyat Indonesia tidak perlu berandai-andai. Kita tunggu saja apa yang terjadi, semoga ‘kasus’ carut marutnya Century tidak mempengaruhi stabilitas Negara, dan rakyat masih bisa menyebut dirinya memiliki Presiden bernama SBY.

Rakyat pun tak perlu berandai-andai, apakah SBY juga bakal ‘tumbang’, sebagaimana tumbangnya Soekarno pasca mengeluarkan Supersemar. Yang pasti, perandaian rakyat Indonesia, adalah Indonesia bisa lebih sejahtera, dan para pemimpinnya bisa memberi teladan, tidak ingkar dengan visi mensejahterakan rakyatnya. Kita tunggu hasil paripurna DPR hari ini!!. (**)

Krisis Politik Negara Neoliberal*)

Diskusi mengenai krisis politik sedang mengemuka, bukan hanya di kalangan aktivis tetapi juga di kalangan intelektual. Berbagai kejadian politik akhir-akhir ini, mulai dari kasus KPK hingga skandal Bank Century, benar-benar membawa pemerintahan dalam krisis politik berkepanjangan.

Saya akan memperbincangkan hal ini lebih jauh, yaitu soal krisis Negara neoliberal. Dengan berusaha menganalisa korelasi kekuatan di dalam negeri, saya ingin mendiskusikan peluang bagi lahirnya “kemungkinan” bagi transformasi sosial secara radikal di negeri ini.

Korelasi Kekuatan

Pada saat partai koalisi diambang keretakan, sebagian pihak menganggap bahwa pemerintahan SBY-Budiono akan mengarah pada krisis politik. Alasannya, antara lain, karena ancaman perpecahan akan menggeser perimbangan kekuatan ke oposisi, apalagi citra SBY-Budiono semakin merosot karena tudingan isu korupsi.

Mungkin, pendapat itu ada benarnya, tetapi itu hanya bentuk permukaan saja. Menurut saya, krisis akan terjadi kalau ada masalah dalam korelasi kekuatan Negara. Ini menyangkut struktur kekuatan dari klas berkuasa dalam kapasitas mengambil keputusan dan menjalankannya (norma, prosedur, administrasi/jabatan), dan kemampuan mereka mengorganisir ide-ide dominan untuk menghegemoni dan menundukkan kehidupan politik massa rakyat.

Dalam bagian pertama, kita mengidentifikasi bagaimana struktur kekuatan Negara tidak lagi efektif mengambil keputusan dan menjalankannya, serta tidak lagi sanggup memenangkan consensus dengan sektor luas masyarakat. Kalau anda memperhatikan kasus kriminalisasi terhadap KPK, kita menyaksikan bagaimana antara apparatus Negara (polisi versus KPK) saling serang.

Dalam menjalankan fungsi administraturnya, sebuah apparatus harus mendapatkan legitimasi luas; baik dipaksakan maupun sukarela. Dalam administrasi rejim SBY-Budiono, apparatus negara semakin kehilangan wibawa politik, dan akhirnya mendapat hujan “cacian” dari publik

Ada beberapa kasus untuk membuktikannya. Rencana Menkominfo Tifatul Sembiring untuk menerapkan RPM konten multimedia, misalnya, mendapatkan protes luas dari publik. Twitter pribadi sang Menkominfo dihujani “caci maki” dari publik, bahkan presiden SBY angkat bicara dan mempersalahkan Menkominfo.

Begitu juga dengan rencana kenaikan gaji pejabat dan mobil mewah menteri, public segera bereaksi dan mengeluarkan penilaian, salah satunya; “menteri-menteri tidak becus bekerja telah merengek kenaikan gaji dan mobil mewah,”—demikian seorang sopir taksi mengatakannya. Dan, karena itu, wibawa menteri dan pejabat telah begitu merosot di hadapan publik.

Di kalangan organisasi rejim, terutama partai koalisi, telah terjadi persilangan kepentingan dan sangat mungkin untuk mengarah pada keretakan. Golkar, melalui seorang pimpinannya, Priyo Budi Santoso, telah melontarkan pernyataan bahwa Golkar siap berdiri di luar pemerintahan kalau ada reshuffle. Artinya, keinginan presiden SBY untuk menertibkan barisannya sendiri telah mendapat pembangkangan dari dari dalam barisannya sendiri.

Di kalangan gerakan rakyat, dari berbagai spectrum, memang nampak sebuah kegairahan baru paska menguatnya isu kriminalisasi KPK dan skandal Bank Century. Dua kali rencana aksi besar, yaitu peringatan hari anti-korupsi (9 desember) dan respon 100 hari rejim SBY-Budiono (28 januari), telah menciptakan kekhawatiran besar di kalangan orang-orang istana. Bahkan, kalau sebelumnya ada rambu-rambu mengenai batas-batas aksi di depan istana ( ada pengaturan radius aksi dan larangan membawa sound system), kini semuanya telah dilanggar oleh kedua aksi tersebut.

Pada bagian kedua, kita melihat bagaimana kemampuan rejim ini mengorganisir ide-ide dominan untuk menghegemoni kehidupan politik massa rakyat. Antonio Gramsci, marxist Italia yang terkenal, memberikan kontribusi penting soal bagaimana kelas berkuasa sanggup menjalankan hegemoninya dan menyerap berbagai bentuk ketegangan sosial ke dalam kerangka institusi borjuis. Dalam kerangka itu, kelas dominant berhasil memaksakan proyek politiknya sebagai “akal sehat” yang harus diterima.

Kalau kita periksa, sebagian besar ide-ide dominan yang berkuasa (hegemonic) saat ini adalah terkait dengan kepentingan korporasi global, atau seringkali disebut “neoliberalisme”. Ide-ide ini di masa lalu, terutama melalui tangan intelektual dan pejabat Negara, benar-benar menjadi ide tunggal untuk menguasai masyarakat. Ide-ide atau gagasan diluar mereka (mainstream) dianggap sesat. Kini, khususnya paska pemilu, ide-ide dominan tersebut mulai mendapatkan penentangan kuat, bukan saja di kalangan intelektual tetapi juga rakyat banyak.

Ide dominan bahwa investasi asing merupakan motor penggerak ekonomi, mekanisme pasar bebas adalah keniscayaan, dan minimum intervensi adalah lebih baik, saat ini sudah mendapatkan penentangan kuat. Ada begitu banyak artikel, baik di media mainstream maupun media independen, yang menjelaskan mengenai ancaman dari dominasi investasi asing, bahaya besar dari liberalisasi perdagangan, dan kejatuhan standar kehidupan rakyat akibat de-nasionalisasi.

Dalam deklarasi Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), pada 9 februari 2009 lalu, sejumlah ekonom telah mendeklarasikan penentangan terhadap ekonomi neoliberal, dan selanjutnya menyerukan untuk menghidupkan kembali ekonomi kerakyatan, berdikari, dan kemandirian bangsa. Ide-ide dominan, seperti nasionalisme yang dianggap usang, mendapatkan hujatan keras dari sederatan ekonom di asosiasi ini. Sebaliknya, para ekonom ini memandang penting untuk mengobarkan kembali nasionalisme, termasuk dalam kehidupan ekonomi.

Dua Proyek Politik Nasional

Titik puncak dari krisis Negara neoliberal ini terletak pada munculnya dua proyek politik nasional yang saling berhadapan; proyek neoliberalisme dan proyek kedaulatan nasional. Ini adalah soal dua perspektif dua Negara dalam satu Negara, dimana keduanya punya daya tarik untuk merangkul berbagai sektor sosial.

Sebuah ekuilibrium sedang bergerak menuju ketidakseimbangan (krisis), dan sangat potensial mempengaruhi kontruksi hegemoni. Tulisan-tulisan Marx, misalnya, pada tahun 1848-1849, menjelaskan krisis politik silih berganti; kerusuhan, stabilisasi, kerusuhan, dan stabilisasi.

Kemunculan dua proyek politik nasional di atas, bagaimanapun, sangat mempengaruhi korelasi kekuatan yang terjadi. Situasi ini sangat memungkinkan untuk mengarah pada bifurcation (titik percabangan dua), dan selanjutnya akan mengarah pada chaos; ini sangat bisa menampilkan kekerasan atau mungkin diselesaikan secara demokratis.

Dalam hal ini, sedikit mengutip Gramsci, kepemimpin politik harus sanggup member kepemimpinan moral kepada keseluruhan masyarakat. Karena, kalau tidak, kepemimpinan politik tersebut akan sangat rentan mengarahkan massa yang luas ke bawah pengaruh atau rayuan dari pihak oposisi.

Di Indonesia, sejak percabangan yang muncul tahun 1998 bisa diselesaikan dengan jalan demokratis—mereka menyebutnya “transisi demokrasi”, maka neoliberal menjadi kekuatan politik dominan. Neoliberalisme, seperti juga kolonialisme, menyerukan perampasan terhadap kekayaan alam (bahan mentah), tenaga kerja, dan pasar dunia ketiga. Demi penerapan ideology korporat, rejim neoliberalisme di Indonesia telah mensponsori perampasan barang dan kekayaan publik (Lihat, pasal 33 UUD 1945), seperti tanah, migas, air, hutan, pendidikan, kesehatan, dsb.

Proyek neoliberal menghasilkan kemiskinan, pengangguran, dan kehancuran budaya (karakter). Ini menyuburkan perlawanan di mana-mana, melibatkan sektor yang sangat luas, dan berlangsung seolah tanpa jeda. Meskipun gerakan ini masih berhadapan dengan banyak kendala, khususnya fragmentasi, tetapi ini menjelaskan potensi besar gerakan anti-neoliberal di masa mendatang.

Saat ini, sebagian kapitalis nasional sedang masuk dalam ruang untuk berkonfrontasi dengan capital internasional (TNC/MNC), dan menyerukan pemulihan peran negara dan kedaulatan nasional. Itu terjadi, antara lain, karena mereka kehilangan posisi kompetitifnya saat bersaing dengan competitor dari luar, saat pasar domestik mulai dibuka dan peran Negara dikurangi. Ini dijelaskan dengan fenomena de-industrialisasi.

Kita sedang memasuki titik percabangan baru, dimana berbagai kekuatan sosial tidak bisa menghindari jauh dari polarisasi dua proyek politik di atas. Ketika neoliberalisme terpojokkan, terutama dalam kasus skandal Century, seluruh pembelanya muncul di permukaan dan memasang badan agar Budiono dan Sri Mulyani tidak dipersalahkan. Sebaliknya, kalangan penentang neoliberal yang spektrumnya sangat luas, seperti politisi nasionalis, ekonom, mantan pejabat militer, intelektual, sebagian aktivis pergerakan, pengusaha, dsb, mulai mengumpul di bawah payung nasionalisme, kemandirian bangsa, dan kedaulatan ekonomi.

Harus diakui, bahwa percabangan ini bisa berakhir dengan restrukturisasi, semisal reshuffle, yang tentunya sangat diharapkan oleh oposisi oportunis, tetapi tidak untuk kita. Untuk itu, kita harus berani untuk mendorong krisis ini menjadi penciptaan struktur kekuasaan baru, yang memungkinkan partisipasi rakyat luas di dalamnya. Untuk itu, kita tidak bisa membiarkan dua kereta proyek politik itu berlalu begitu saja, tetapi harus melakukan pemihakan kepada proyek politik yang memungkinkan transformasi sosial radikal di masa depan.

*) Penulis adalah peneliti di Lembaga Pembebasan Media dan Ilmu Sosial (LPMIS), pemimpin redaksi Berdikari Online, dan pengelola Jurnal Arah Kiri.

Panggung permainan politik SBY: Politik Pencitraan dan Korupsi

Tidak mengherankan memang jika semenjak menjadi presiden, jenderal bintang empat ini hanya mengandalkan kemampuan personalnya dalam membangun kekuatan politiknya. Image “personalnya” sanggup menjadi magnet bagi mayoritas pemilih Indonesia dalam dua kali pemilu (2004 dan 2009), bahkan sanggup menerangi pembesaran partainya, demokrat. Kesemuanya itu dibangun melalui politik pencitraan.

Politik Pencitraan

Meski dia adalah jenderal bintang empat, tetapi dia lebih menonjolkan dirinya sebagai seorang yang berpikiran cerdas, berwawasan luas, bijaksana, dan penuh perhitungan ilmiah, sesuai dengan kapabelitasnya sebagai seorang yang bergelar doktor kehormatan (honoris causa).

Di layar kaca, setiap penampilannya selalu memukau publik, bukan hanya orang awam tapi juga kalangan menengah ke atas, melalui gerakan mimik muka yang ekspresif, gerakan tangan dalam menekankan point pembicaraan, hingga tempo dan tekanan suara yang enak didengar orang-orang timur.

Dengan begitu, dia selalu berhasil menguasai keadaan; mengontrol emosi publik dan menggunakannya untuk menyerang lawan-lawan politik yang agressif. Dalam kultur timur—tepatnya Melayu, pesona petarung seperti ini memang nyaris sempurna, ketimbang petarung yang agressif, kasar, dan “maksain”.

Melihat fenomena ini, saya selalu senang untuk membandingkannya dengan presiden yang digelari si tangan besi, Margareth Thatcher. Selain sama-sama memiliki kecenderungan model kebijakan ekonomi yang anti buruh dan kaum miskin, keduanya juga sanggup mengubah personality mereka 180 derajat.

Sebelum memasuki pertarungan pemilu presiden, khalayak dan jurnalis mengenal Thatcher sebagai sosok perempuan keras, reaksioner, dan penuh kemewahan. Dia sendiri adalah istri seorang jutawan inggris. Dialah orang yang mencabut kebiasaan susu gratis untuk anak-anak sekolah dasar.

Ditangan seorang produser TV terkenal, Gordon Reece, Thatcher mulai berubah menjadi seorang yang berbicara lembut, aksen bicaranya sangat teratur, hingga akhirnya terpilih menjadi pemimpin kharismatik partai konservatif, partai Tory. Atas nasihat Reece, dia mulai mengubah potongan rambut, gaya berbusana, menggunakan sarung tangan, dan berjuang keras menurunkan nada dan tempo suaranya. Pemilih inggris memilih Margareth Thatcher, sang ibu rumah tangga superstar, menjadi perdana menteri pada tanggal 4 Mei 1979. Sejak itu, Reece selalu berada di belakangnya, sebagai penata “image” personalnya.

Thatcher melembagakan gaya politik baru dalam menjaga keseimbangan kekuasaannya. Pada masa awal pemerintahaannya, dia berusaha membangun dan menemukan pola komunikasi politik diluar keumumam atau kelaziman protokoler politik era rejim sebelumnya. Dia seolah-olah membawa tradisi berpolitik baru. Ketika kebijakannya diserang oposisi, dia segera mencuri start untuk menjelaskan panjang lebar di media TV dan cetak, khususnya mengenai ketidaktahuan oposisi akan ‘maksud baik” kebijakannya.

Dia sangat “licik” dalam memukul oposisi. Dengan dukungan kelas berkuasa inggris di tangannya, dia bisa mengontrol media dan menggunakannya untuk mendiskreditkan oposisi, idealisme, atau yang berbau “sosial/kerakyatan”. Gerakan buruh segera dituduh ditunggangi oleh komunisme, dan komunisme disamakan dengan ide ketinggalan jaman, kediktatoran, horror, dan berbagai ketakutan.

Dia juga tidak segan mengeritik pedas dan menjatuhkan kabinet dan bawahannya, meskipun ini sekedar sandiwara palsu untuk menarik simpati rakyat. Ia juga selalu “lihai” melimpahkan kesalahan dan kegagalan pada pejabat departemen di bawahnya, padahal dia sendiri adalah pihak yang bertanggung jawab. Ketika berdiskusi dan menarik solusi untuk mengatasi sebuah persoalan besar, dia tidak segan memanggil banyak pihak dan tim ahli di bidangnya. Namun, setelah proses diskusi, dia meluncurkan sendiri ide kelompok elit di dekatnya, sembari menyatakan bahwa itu bukan idenya.

Melihat Thatcher secara sekilas, saya langsung melihat bahwa bapak presiden kita kini sedang menjadikannya acuan, meskipun tidak langsung, atau setidaknya oleh penata gaya presiden saat ini. Memang betul, seperti dikatakan oleh Nunn, peneliti di departemen media, komunikasi, dan studi-studi budaya Middlesex University, bahwa konstruksi image di layar kaca sangat mempengaruhi fantasi-fantasi khalayak luas.

Korupsi dan Pertaruhan Image

Dalam kekisruhan politik akhir-akhir ini, terutama semenjak isu kriminalisasi menggoyang lembaga yang masih cukup kredibel, KPK, presiden SBY terlihat mau memilih berada di luar arena kekacauan tersebut. Ini jelas terlihat dan tersirat dalam pernyataannya, presiden memandang kasus KPK versus Polri (didukung kejaksaan dan Komisi III DPR) bukan dalam domain kewenangannya.

Hanya setelah publik bereaksi keras, presiden mulai memanggil sejumlah tokoh nasional dan intelektual paling berwibawa, untuk mendiskusikan metode penyelesaian masalah. Dari situ, lahirlah tim independen pencari fakta (Tim-8), sebuah jalan keluar paling aman dan tidak mengikis kredibiltas personal sang presiden.

Setelah tim-8 menjalankan pekerjannya; melakukan investigasi, menggali informasi, kajian, memanggil berbagai pihak terkait, dan akhirnya melahirkan rekomendasi, presiden malah bersikap “cuek-cuek” aja.

Hari ini (21/11/09), seperti yang dilangsir sejumlah media, presiden malah memanggil Kapolri dan kejagung untuk menanyakan pendapat dan kajian kedua institusi ini terhadap rekomendasi tim-8. Ini sangat aneh, sebab presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan malah bertindak ibarat “mediator” antara pihak-pihak bermasalah. Publik mengenal betul, bahwa Polri dan kejaksaan adalah dua pihak “tersangka” dalam kekisruhan hukum di tanah air.

Kenapa dia hanya kelihatan jadi mediator, bukankah dia presiden dan punya kewenangan berlebih. Belum lagi dia merupakan perpaduan jenderal bintang empat dan doktor, seharusnya memiliki ketegasan, ketelitian, kejelian, dan integritas untuk bertindak cepat.

Pertanyaanya; kenapa bisa begitu? Seperti juga gurunya Thatcher, presiden menghindarkan diri atau personalnya sebagai bagian atau salah satu subjek masalah. Isu kriminalisasi KPK hingga terbongkarnya rekaman percakapan memalukan Anggodo Widjoyo dan sejumlah pejabat penegak hukum adalah lumpur paling kotor dalam sejarah penegakan hukum Indonesia. Kalau presiden sampai ada di dalam sandiwara itu, maka politik pencitraannya akan ambruk seketika. Inilah point pertamanya.

Kedua, korupsi adalah moral paling bejat dan juga dikutuk oleh kapitalisme, terutama neoliberal. Oleh penganut neoliberal, moral paling bejat ini selalu dialamatkan untuk mendiskreditkan model-model ekonomi yang mengandalkan negara. Mereka segera menuduh rejim korup sebagai akibat pelibatan atau peran negara yang terlampau besar.

Pada kenyataannya, sejumlah rejim neoliberal diguncang korupsi sangat memalukan di mana-mana, termasuk di Indonesia. Di negeri ibu pertiwi ini, korupsi dan kejahatan ekonomi dibalutkan pada sebuah make-up penyelamatan ekonomi bernama bailout. Itulah skandal bank century, dimana pengikut paling setia dan kader terbaik neoliberal (Budiono dan Sri Mulyani) diduga tersangkut paut.

Bukankah dulu Sri Mulyani, ketika menjadi ekonom, menjadi pengeritik paling pedas terhadap pengelolaan ekonomi orde baru (kapitalisme kroni). Kini, dia sendiri berada dalam sandera kutukan itu sendiri.

Ini benar-benar pertaruhan citra. Dan pemerintahan bersih benar-benar merupakan make-up paling laris dari jualan SBY-Budiono dalam pemilu presiden lalu. Sekali pak presiden tersangkut dalam kekisruhan itu, maka bangunan politik pencitraan akan tergulung oleh tsunami ketidakpercayaan. Ibarat pemain film bertema religi; ketika kepergok melakukan perbuatan tidak senonoh (seks, judi, mabuk), maka nilai “personalnya” akan runtuh seketika.

Akankah Terjadi Blunder?

Bola liar dari isu kriminalisasi KPK kini sudah di depan gawang. Hari selasa lalu, tim 8 sudah resmi menyerahkan rekomendasi setebal 31 halaman kepada presiden SBY. Kini, bola berada di tangan presiden dan rakyat sedang menunggu keputusannya.


Presiden memang sedang menghadapi dilema. Di satu sisi, rakyat berharap presiden segera merespon rekomendasi tim 8 dengan cepat, tepat, dan memenuhi rasa keadilan sosial. Pada sisi yang lain, presiden takut melakukan blunder bila harus mengikuti rekomendasi tim-8 seketika.

Mengulur Permainan

Presiden berjalan dengan sejumlah pertimbangan politik. Di atas segala pertimbangan itu, bagaimanapun, adalah bahwa keputusan itu jangan sampai menciderai pencitraan. Kalau itu sampai terjadi, maka hancurlah seluruh perekat bangunan politik personalnya.

Setelah tim-8 menyerahkan rekomenasi kepada presiden, desakan publik pun menguat untuk menuntut presiden segera mengambil keputusan. Berhadapan desakan publik ini, presiden meminta waktu seminggu untuk mempelajari rekomendasi itu. Disamping itu, presiden meminta supaya dirinya jangan terlalu ditekan untuk bertindak luar batas kewenangannya.

Tim-8, yang merupakan usul sejumlah intelektual dan direstui presiden, merupakan kanal politik untuk mengantisipasi pergolakan politik lebih besar akibat kemarah publik, sesaat setelah Polri menahan Bibit-Chandra.

Meski begitu, kehadiran tim-8 telah telah menjadi kendaraan harapan bagi sebagian besar publik. Apalagi sejumlah rekomendasinya, punya kesesuaian dengan harapan-harapan paling minimum publik sekarang ini. Sehingga, kalau presiden membokongi rekomendasi tim-8, maka dia sebetulnya berhadapan dengan kehendak luas masyarakat kita.

Menghadapi itu, sepertinya presiden sengaja menggunakan taktik mengulur waktu untuk menangkis serangan, baik desakan publik maupun opini yang berkembang. Dalam pertandiangan sepak bola, taktik mengulur waktu digunakan untuk meredam permainan, sehingga bisa mengurangi potensi kebobolan oleh lawan. Biasanya dilakukan oleh tim yang sudah menang tipis.

Namun demikian, Polisi dan Kejagung tetap ngotot melanjutkan proses hukum kedua pimpinan KPK-non aktif tersebut. Bahkan, setelah mendapat dukungan dari komisi III DPR, kepolisian dan kejagung sudah bulad tekadnya melanjutkan proses hukum Bibit-Chandra itu. Dan, sikap ini tentunya sangat bertentangan dengan rekomendasi tim-8.

Harus diakui, bahwa publik sekarang ini berada di belakang tim-8, terutama mereka yang moderat dan menghendaki penyelesaian konstitusional. Namun, begitu berhadapan dengan sikap “ngotot” triangle Polri, Kejaksaan, dan Komisi III untuk melanjutkan kasus ini, maka publik melakukan perlawanan lebih keras.

Potensi Blunder

Ada harapan besar dari publik saat ini, presiden segera memutuskan untuk menjalankan rekomendasi tim-8, bukan sekedar respon belaka. Apalagi, rekomendasi itu berasal dari pengkajian dan analisis panjang, hasil pemikiran ahli, dan menghadirkan berbagai pihak yang bermasalah. Secara simplistis, bagi publik yang sudah lama resah dan gelisah, rekomendasi tim-8 sudah cukup mewakili aspirasi moderat mereka.

Nah, kedua pilihan diatas punya konsekuensi politik, meskipun ukuran kadarnya mungkin berbeda. Bila presiden menjalankan rekomendasi tim-8, dia akan berhadapan dengan sejumlah konsekuensi politik, diantaranya; (a) mengecewakan dua institusi penegak hukum paling loyal terhadap presiden saat ini, Polri dan Kejagung. Ada rumor bahwa sejumlah jenderal (pati) dalam jajaran polri akan mengundurkan diri. (b) Ini akan mengantar pada rangkaian kasus lain yang sangat berkainta, khususnya skandal bank century. Kalaupun presiden tidak terlibat, namun kasus ini sangat menggerogoti kredibilitas pemerintahannya.

Sebaliknya, kalau presiden akhirnya mengabaikan rekomendasi tim-8 ini, entah dengan alasan apapun, maka akan muncul konsekuensi politik yang lebih buruk, diantaranya; (a) menaikkan temperatur kemarahan publik dan pergolakan politik. Sebab selain publik yang sudah marah, sejumlah tokoh politik nasional pun sudah bersuara keras. (b) lebih jauh, situasi ini bisa mendorong lahirnya gerakan mosi tidak percaya terhadap pemerintah, khususnya presiden beserta institusi penegak hukum, Polri dan Kejagung.


Bersikap lamban atau mengulur waktu pun bukan pilihan yang tepat. Ini justru membuat publik yang kurang sabar untuk melemparkan kesalahan kepada presiden.

Disamping itu, usaha Polri dan Kejaksaan untuk mengimbangi perang oponi, melalui pengerahan massa kontra KPK dan tim-8 justru akan memperparah situasi dan malah semakin mendidihkan masalah. Mendapat penantangan, tentu membuat gerakan pro-KPK dan anti korupsi semakin bergiat, semakin bersemangat.

Semakin panik presiden merespon situasi, justru semakin memungkinkan dia melakukan blunder.

Hadiah Chavez buat Obama: Apa yang Harus Dilakukan dengan Apa Yang Harus Dikerjakan?

Hugo Chavez, Presiden Venezuela, baru saja mengumumkan di televisi Venezuela bahwa bila ia bertemu kembali dengan Presiden Barack Obama, ia akan memberikan kepala negara Amerika tersebut sebuah buku pendek yang ditulis tahun 1902 oleh seorang Lenin, berjudul Apa Yang Harus Dikerjakan? (Chto delat'?)


Pengumuman yang mengejutkan. Terakhir kalinya Chavez menunjukkan kehendaknya mengisi daftar bacaan Obama, ia memberikannya buku yang bertopik relevan tentang situasi di Amerika Latin. Tapi kesesuaian topik apa yang dapat ditemukan dalam sebuah buku yang berumur lebih dari seratus tahun, ditulis dalam masa pemerintahan Tsar Rusia yang situasinya begitu drastis jauh dari saat ini. Lagipula, banyak di antara kita masih ingat pernah mempelajari buku ini dalam kuliah ilmu politik atau sejarah. Bukankah Apa Yang Harus Dikerjakan? merupakan 'cetak biru tirani Soviet'? Bukankah ini buku di mana Lenin mengekspresikan kejengkelannya terhadap buruh - atau, dalam peristiwa mana pun, kekuatirannya bahwa buruh tidak akan pernah cukup revolusioner? Kekuatiran-kekuatiran ini, sebagaimana kita diajarkan, membuat Lenin mengusulkan suatu partai 'revolusioner profesional' yang berasal dari kaum intelejensia yang akan menggantikan gerakan massa demokratik sejati. Secara keseluruhan, bukankah Apa Yang Harus Dikerjakan? adalah karya yang agak memalukan bagi kaum Kiri - sebuah buku yang lebih baik dilupakan daripada diserahkan ke tangan pemimpin dunia?

Saya tak mengulik pemikiran Chavez dalam hal ini. Namun, setelah menghabiskan bertahun-tahun hidup saya menerjemahkan kembali Apa Yang Harus Dikerjakan? ke bahasa Inggris dan menciptakan kembali konteks historis buku Lenin tersebut, saya merasa memiliki kualifikasi untuk menjernihkan beberapa kebingungan dan kesalahpandangan seputar buku tersebut. Dalam mempersiapkan studi saya Lenin Rediscovered, saya membaca setiap tulisan yang disinggung Lenin dalam Apa Yang Harus Dikerjakan? - dan karena polemik-polemik Lenin begitu intens, lahan yang harus saya garap pun begitu luas. Saya harus cukup fasih, bukan saja dalam hal kesemrawutan pertengkaran antara kaum revolusioner Rusia, tapi juga cara-cara partai-partai buruh Eropa Barat memberikan inspirasi kepada Lenin dan kawan-kawannya. Saya harus memberikan gambaran yang tepat tentang konjungtur politik di Rusia dalam beberapa bulan pada akhir 1901 dan awal 1902, ketika Lenin dengan tergesa-gesa menorehkan pemikirannya.

Cetak biru tirani Soviet? Sebaliknya, Apa Yang Harus Dikerjakan? mewakili suatu warisan yang harus dibuang sebelum tirani Soviet dapat berdiri. Ungkapan bernada elitis 'menguatirkan kaum buruh'? Sebaliknya, Lenin memiliki optimisme yang gembira/sanguin terhadap semangat revolusioner buruh. Semua saran-saran organisasional Lenin adalah tentang merekonsiliasi keharusan kontradiktif berupa menghindari penangkapan di bawah tanah sambil secara bersamaan membangun akar yang ekstensif dalam komunitas buruh Rusia. Mengenai kesesuaian topik - baiklah, kita akan lihat.

Pada peralihan abad keduapuluh, pemerintahan Tsar Rusia dijalankan oleh elit-elit yang didukung kalangan relijius dan memusuhi ide-ide tentang kebebasan politik - yakni, kebebasan berpendapat, pers, berkumpul, dan berorganisasi secara otonom. Rejim tsar menunjukkan bahwa mereka tak mampu dan tak sudi menyesuaikan diri terhadap tuntutan dunia yang begitu cepat mengglobal dan menekan Rusia dalam hal persaingan militer, kinerja ekonomi dan ide-ide politik subversif yang berhembus dari barat. Untuk membuktikan betapa tidak kompetennya mereka, pemerintah Tsar ikut terlibat dalam perang dengan Jepang dan berakhir hancur-lebur. Semakin banyak kelompok sosial di Rusia kehilangan kesabaran dengan kepura-puraan tsar - mereka bukan sekedar pencari gara-gara seperti kaum intelektual dan bangsa-bangsa minoritas, tapi juga kelompok-kelompok yang dianggap sangat loyal terhadap pemerintah seperti petani dan bahkan tuan-tanah dan pebisnis yang gemar beroposisi. Buruh industrial pada khususnya semakin pesat terpolitisasi, sehingga menjadi kekuatan oposisi yang paling berbahaya.

Kekecewaan yang masih awal dan tak terkoordinasi ini dapat meledak bila percikan yang tepat jatuh di tempat yang tepat - inilah mengapa Lenin dan kawan-kawannya menamakan suratkabar bawah tanah mereka Percikan Api (Iskra). Tujuan utama suratkabar mereka adalah mewujudkan revolusi anti-Tsar. Surat-kabar bawah tanah yang diterbitkan di luar negeri akan kesusahan memberikan kepemimpinan langsung kepada banyak kelompok-kelompok kecewa di penjuru kekaisaran Rusia. Yang dapat dilakukannya adalah membuat rakyat sadar bahwa mereka tidak sendirian, bahwa keresahan berkembang dimana-mana, bahwa tsarisme semakin putus asa, dan bahwa setidaknya satu kelompok - pekerja industrial - semakin siap turun ke jalan, bukan sekedar untuk kepentingan ekonomi sektoral mereka sendiri, tapi untuk meraih kebebasan politik untuk seluruh Rusia. Bila masyarakat secara keseluruhan diresapi dengan kesadaran ini, kekuasaan tsar pun menemui takdirnya. Demikianlah pemikiran Lenin dan kawan-kawannya. Kini, tentunya, strategi semacam itu harus diadaptasikan ke bentuk-bentuk komunikasi yang tak termimpikan pada 1902.

Namun strategi ini menyebabkan paradoks. Lenin, seorang sosialis Marxis yang penuh komitmen, di kemudian hari seorang pemimpin dari negara Soviet yang berpartai tunggal, menjadikan kebebasan politik di Rusia sebagai prioritasnya yang paling mendesak? Meskipun tampak aneh - dan diabaikan oleh kebanyakan sejarawan barat - itulah sesungguhnya yang benar. Lenin menjadikan kebebasan politik sebagai prioritas utama justru karena ia ialah seorang sosialis Marxis dogmatis. Seperti halnya warga Rusia pada generasinya - baik kaum intelejensia dan pekerja - Lenin terinspirasikan oleh contoh menggetarkan dari Partai Demokratik Sosialis (SPD) Jerman yang massif dan kuat. SPD adalah sebuah partai massa berbasiskan pekerja yang secara resmi berkomitmen pada sosialisme merek Marxis, menunjukkan oposisi radikal terhadap rejim Jerman, dan selalu bertambah jumlah anggota dan pengaruhnya.

Pandangan partai Jerman tersebut berdasarkan pada proposisi inti Marxis bahwa sosialisme hanya dapat diperkenalkan oleh pekerja sendiri, maka aktivitas utama partai itu berupa rangkaian propaganda dan agitasi yang tanpa henti, keduanya bertujuan menyebarluaskan kata sosialis di antara para pekerja. Kaum Demokrat Sosial Rusia begitu hijau dan iri dengan pers Demokratik Sosial [Jerman, pen] yang massif, rapat-rapat akbarnya yang riuh-rendah dan ramai, protes-protes cerdas yang dilancarkan para wakil-wakil sosialis terpilih di parlemen. Tapi untuk mengemulasikan kaum sosialis Jerman, mereka membutuhkan sesuatu yang tidak ada di Rusia: kebebasan politik.

Aneh tapi nyata: tujuan sentral karir politik Lenin, setidaknya hingga pecahnya perang pada 1914 adalah meraih kebebasan politik untuk Rusia dengan cara menggulingkan tsar secara revolusioner. Dalam sebuah buku pendek yang ditulis sekitar terbitnya Apa Yang Harus Dikerjakan?, di mana ia menjelaskan platform kaum Demokrasi Sosial Rusia kepada pembaca pada umumnya, Lenin memberi judul sebuah bagian "Apa Yang Diinginkan oleh Kaum Demokrat Sosial?" dan menjawabnya demikian: 'Kaum Demokrat Sosial Rusia, pertama-tama, bertujuan mencapai kebebasan politik' (penekanan oleh Lenin). Sebagaimana dijelaskan Lenin lebih lanjut dalam artikel surat-kabar, 'tanpa kebebasan politik, semua bentuk perwakilan pekerja hanyalah kepalsuan yang menyedihkan, kaum proletariat tetap saja dipenjara, tanpa cahaya, udara, dan ruang yang dibutuhkan untuk melakukan perjuangan demi pembebasan yang sepenuhnya.'

Komitmen Lenin terhadap tujuan ini bukan rahasia lagi bagi saingan-saingan politiknya. Salah satu ulasan Apa Yang Harus Dikerjakan? muncul dalam jurnal bawah-tanah kaum liberal anti-tsar. Penulisnya yang anonim (kemungkinan pimpinan paling terkenal dari partai liberal, Paul Miliukov) menjelaskan kenapa Lenin menentang kelompok yang disebut sebagai kaum 'ekonomis' dalam gerakan sosialis Rusia.

'Kaum proletariat Rusia - kata para pembela [ekonomisme] - belum cukup dewasa untuk memahami tuntutan politik yang spesifik; satu-satunya yang mampu dilakukannya saat ini adalah perjuangan untuk kebutuhan ekonomi. Kaum pekerja Rusia belum merasakan kebutuhan akan kebebasan politik. [Tapi] dalam sebuah negeri dengan rejim despotik seperti di Rusia ini, dalam sebuah negeri di mana hak-hak demokratik yang mendasar seperti hak kebebasan berpendapat, berkumpul dan seterusnya, tidak ada, di mana tiap pemogokan buruh dihitung sebagai kejahatan politik dan pekerja dipaksa dengan peluru dan cambuk untuk kembali bekerja - dalam negeri seperti itu, tidak ada partai yang dapat membatasi dirinya dalam kerangka sempit perjuangan yang semata-mata ekonomis. Dan Tuan Lenin dengan tepat memprotes program semacam itu.'

Pengritik Lenin di antara kaum Menshevik bahkan menuduh Lenin terlalu berlebihan dengan kebebasan politik dan karenanya meningkatkan ancaman eksploitasi politik kaum liberal borjuis terhadap buruh.

Untuk menunjukkan kebenaran strateginya, Lenin harus membuktikan bahwa buruh Rusia bersemangat melawan tsar dan menuntut kebebasan politik. Dan faktanya, pada saat Lenin menulis Apa Yang Harus Dikerjakan? militansi buruh yang semakin meningkat terbukti bagi semua orang - begitu pun para pejabat tsar yang bahkan mencoba membangun gerakan buruhnya sendiri yang loyal untuk memerangi organisasi-organisasi yang lebih berpemikiran revolusioner. Bila Lenin benar-benar menyatakan pandangannya sebagaimana dijelaskan di buku-buku teks standar - yakni pesimisme, bahkan keputus-asaan, terhadap semangat revolusioner kaum buruh - maka tak seorang pun akan menganggapnya serius. Namun, seperti kata-kata sang anonim liberal yang menulis ulasan tersebut, 'buku ini dibaca dengan penuh semangat, dan akan terus dibaca, oleh pemuda revolusioner kita'.

Bagi kebanyakan pembaca, ini semua tampak susah dipercaya, seperti berargumen bahwa Adolf Hitler ialah seorang filo-semit [pencinta Yahudi]. Bukankah kita membicarakan tentang sang Lenin, yang mendirikan sebuah negara yang dikenal tak memiliki kebebasan politik dan menindas buruh maupun kelompok lainnya? Ya, ini Lenin yang sama - dan ini artinya Apa Yang Harus Dikerjakan? tidak begitu saja memberikan penjelasan mengenai evolusi sistem Soviet. Memang, setelah membaca dengan cermat buku Lenin tahun 1902, perkembangan setelah 1917 menjadi lebih susah untuk dijelaskan.

Ini bukan tempatnya untuk membahas penjelasan yang dibutuhkan. Tapi berikut ini sebuah gambaran. Perkiraan optimis yang sama tentang kreatifitas dan semangat revolusioner buruh sebagaimana ditemukan dalam tulisan-tulisan Lenin pada tahun 1902 membuatnya di tahun 1917 meyakini bahwa krisis ekonomi yang parah pada tahun itu dapat dengan mudah diselesaikan semata-mata dengan membiarkan kaum buruh menghancurkan negara yang represif dan memaksa kaum kapitalis melakukan pekerjaan yang seharusnya. Akibatnya adalah lompatan yang dipercepat menuju keruntuhan ekonomi total, dan ini kemudian mengharuskan beberapa langkah mundur yang diktatorial.

Saya sekedar melempar gambaran tersebut, tapi saya yakin bahwa penjelasan semacam ini lebih baik daripada yang menyerupai naskah film murahan di mana Lenin menggosokkan telapak tangannya seperti aktor film horror Boris Karloff, dan berteriak 'Akhirnya - ini kesempatanku merebut kebebasan politik dari kaum buruh, seperti yang telah kuidam-idamkan!"

Saran-saran organisasional Lenin hanya masuk akal dalam konteks tujuan yang telah saya garis bawahi di atas: menyebarluaskan pesan di bawah kondisi represif. Maka nilai organisasional utama Lenin bukanlah konspirasi, melainkan konspiratsiia. Tujuan konspirasi (zagovor dalam bahasa Rusia) adalah untuk menjadi tak terlihat hingga waktu yang tepat. Kata bahasa Rusia konspiratsiia - yang telah digunakan oleh lingkaran sosialis di Rusia selama lebih dari satu dekade - berarti seni menghindari penangkapan, sambil menyebarkan pesan seluas mungkin. Gerakan bawah-tanah konspiratsiia adalah gerakan bawah tanah jenis baru, yang dikerjakan sedikit demi sedikit oleh praktiki lokal Rusia yang memimpikan penerapan logika SPD Jerman di bawah kondisi represi Tsar yang tak bersahabat. Rancangan organisasi Lenin bukanlah ciptaan orisinil dari kepalanya sendiri, melainkan kodifikasi dari logika yang inheren dalam gerakan bawah-tanah konspiratsiia yang diimprovisasi oleh aktivis-aktivis lokal.

Ini khususnya berlaku pada inovasi terminologis Lenin yang paling terkenal, 'revolusioner profesional'. Dalam terjemahan baru saya, istilah Lenin saya tulis menjadi 'revolusioner ahli', sehingga metaforanya lebih tampak. Tapi hal yang esensial adalah revolusioner profesional merupakan kebutuhan fungsional dari gerakan bawah-tanah konspiratsiia, dan maka semua partai bawah-tanah Rusia mengadopsi istilah tersebut dan sangat bergantung pada tipe tersebut, yakni, pada aktivis yang mendedikasikan seluruh waktunya bagi aktivitas bawah tanah dan siap bergerak dari tempat ke tempat sehingga organisasi-organisasi lokal tidak terpuruk ke dalam isolasi yang mendemoralisasi. Konsep 'revolusioner profesional' tidak ada hubungannya dengan intelejensia vs buruh. Ketergantungan pada revolusioner profesional justru menjadi hal yang tidak memisahkan kaum Bolshevik pimpinan Lenin dari faksi-faksi bawah-tanah lainnya.

Kalimat terkenal Lenin dalam Apa Yang Harus Dikerjakan? adalah: 'berikan kami sebuah organisasi revolusioner - dan kami akan menjugkir-balikkan Russia!'. Ini mengacu pada pengungkit Archimedes, suatu alat yang mampu memberikan kekuatan yang hampir tak terhitung dalam keadaan yang tepat kepada seseorang: 'Berikan saya tempat berdiri dan saya dapat menggerakkan bumi!'. Dalam penerapan Lenin, partai yang diorganisir dengan baik merupakan tempat untuk berdiri, tapi pengungkitnya sendiri merupakan berlapis-lapis kesadaran revolusioner yang akan melipatgandakan pesan dari sekelompok kecil aktivis untuk dijadikan serangan revolusioner terhadap otokrasi. Lenin berfokus pada organisasi karena yang lain-lainnya - antusiasme massa, kebencian meluas terhadap otokrasi - telah tersedia.

Sejauh apa saran-saran yang ditemukan dalam buku Lenin di tahun 1902 sesuai dengan masa kini? Biarlah pembaca yang menilai. Situasi yang dihadapi Lenin adalah semacam ini: terdapat potensi konsesus sosial luas yang beroposisi terhadap rejim relijius yang terkenal memusuhi kebebasan politik dan semakin tak mampu merespon kebutuhan sosial yang besar dalam dunia yang mengglobal. Beberapa kelompok oposisi potensial memiliki kapasitas yang lebih besar dibandingkan lainnya dalam mengombinasikan aktivitas militan di jalanan dengan tujuan politik terfokus yang dapat menyatukan oposisi. Terdapat juga sekelompok aktivis berkomitmen yang memiliki kontak internasional dan siap bekerja di bawah tanah untuk menyebarluaskan pesan-pesannya.

Inilah parameter-parameter persoalan yang dilihat Lenin. Tentunya, solusi apa pun terhadap persoalan serupa pada saat ini tidak dapat mengikuti detil-detil yang dilakukan oleh Lenin. Tapi mereka dapat mengemulasi strategi-strategi komunikasi yang kreatif dan improvisasi organisasional yang terfokus, yang membuat buku Lenin terkenal, bukan saja bagi kalangan bawah-tanah Rusia di tahun 1902, tapi juga bagi orang-orang seperti Hugo Chavez.

(Lars T. Lih berdomisili di Montreal, Kanada. Ia dapat dihubungi di larslih@yahoo.ca
. Bukunya Lenin Rediscovered diterbitkan oleh Brill pada 2006 dan diterbitkan kembali pada 2008 oleh Haymarket Books www.haymarketbooks.org)

Artikel ini sudah pernah dimuat di http://www.isreview.org/issues/66/rep-lenin.shtml. Dialihkan ke bahasa Indonesia oleh Data Brainanta, pengurus DPP Papernas

Kejahatan Korporasi Dalam Skandal Kolektive "Gempa Century"

Gempa century, yang kekuatannya tidak bisa diukur dengan skala richter, telah mengguncang perekonomian Indonesia, khususnya sektor perbankan. Bila gempa bumi berkekuatan 7,6 skala richter menyebabkan kerugian sebesar Rp2,031 triliun, maka gempa century menyebabkan 6,7 triliun uang rakyat menghilang entah kemana.

Meskipun membawa dampak mengerikan, gempa century belum mendapat penanganan sebagaimana mestinya, bahkan terkesan dimandekkan. Menurut isu yang beredar luas, gempa century melibatkan sejumlah nama pejabat penting di pemerintahan. Sehingga, apabila gempa century ini diungkit-ungkit, maka dapat menyebabkan sunami politik yang maha besar.

Di Bawah Permukaan

Sejak mencuatnya kasus ini, pemerintah berupaya melokalisir dan menutupi kasus ini di tingkat permukaan. Kejadian gempa bumi di sejumlah wilayah Indonesia, khususnya jabar dan sumut, yang menyedot begitu besar perhatian publik, menyebabkan perhatian terhadap kasus ini juga mengecil.

Lebih jauh, lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diharapkan membuat gebrakan, justru sedang berhadapan dengan sandiwara "kriminalisasi". Selain dijerat dengan beraneka tuduhan yang tidak terbuktikan, KPK juga diperhadapkan dengan pelucutan wewenang di dalam UU Tipikor yang baru.

Sementara itu, DPR yang diharapkan bersuara keras dan riuh mengenai persoalan ini, dalam periode mendatang, akan diisi oleh partai-partai yang sebarisan dengan pemerintah. Akibatnya, parlemen akan berjalan menurut kepentingan koalisi, dan menggelar aksi "tutup mulut" terhadap segala keputusan pemerintah, termasuk mengubur kasus century.

Dengan begitu, isu century akan terpendam sebagai persoalan diagnosis penyelesaian krisis yang salah dosis, sementara persoalan criminal dan skandal politisnya akan tertutup rapat di dalam peti "pengalihan isu". Jika perdebatan diagnosis penyelesaian krisis ekonomi yang mengemuka, maka ujung-ujungnya adalah "pemaafan" atau pembiaran.

Sementara persoalan kriminalnya, kendati melibatkan begitu banyak pejabat politik dan tokoh penting pemerintahan, termasuk menkeu, Sri Mulyani, dan wakil presiden, Budiono, hanya akan berhenti pada penangkapan pejabat rendahan.

Kejahatan Ekonomi

Gempa century telah membuka kedok beberapa bandit di bidang ekonomi, yang mengeruk keuntungan luar biasa dari hasil persekongkolannya dengan pejabat pemerintah, khususnya pengambil keputusan ekonomi.

Kejadian ini, yang juga terjadi di belahan dunia kapitalis yang jauh lebih maju, seperti di wall street sana, adalah kecenderungan utama dalam dinamika sistim kapitalisme itu sendiri. Mantra-mantra "good governance" maupun "perang melawan moral hazard", kini tidak mampu lagi mengantisipasi perilaku menyimpang dari korporasi, yang memang dimungkinkan dan difasilitasi oleh sistim kapitalisme itu sendiri.

Dalam neraca rugi-laba, keuntungan harus lebih besar daripada komponen biaya. Ini kenyataan terdengar sederhana tapi berat. Kenyataan ini kemudian memunculkan penyimpangan, antara lain teknik akutansi "kemitraan"-nya Andrew Faston, eksekutif financial enron, yang sebenarnya merupakan mekanisme untuk menyingkirkan biaya dan utang dari neraca. Ada lagi penyimpangan model lain, seperti yang dilakukan oleh world[dot]com, yaitu menyamarkan biaya sebagai investasi.

Ada lagi yang lebih kasar, seperti penipuan yang dilakukan Bernard Madoff, pemilik lembaga investasi Bernard L. Madoff Investments Securities LLC, yang menggelapkan uang sebesar 550 miliar US dollar. Disamping itu, beberapa deretan kejadian serupa juga bermunculan; raibnya miliaran dolar dari Stanford International Bank di Antigua, perusahaan Sunwest yang menggelapkan dana sebesar 300 juta dollar, dan sebagainya.

Dalam kasus century, seperti yang berulangkali ditegaskan bapak Yusuf Kalla, adalah sebuah kejahatan ekonomi yang dilakukan oleh pemiliknya sendiri, dan sudah diketahui sejak lama oleh pihak pengawas perbankan, bank Indonesia (BI). Sehingga, siapapun yang merestui pemberian dana talangan Rp6,7 miliar kepada bank ini, sebetulnya sudah masuk dalam persekongkolan criminal.

Kebijakan neoliberalisme dikawal oleh kebijakan deregulasi dan pemanjaan terhadap sektor privat (baca, swasta). Dengan begitu, praktek-praktek tersebut, mengutip Walden Bello, akan mengikis pemisah yang disebut "dinding api" (Firewalls) antara pejabat korporasi dengan pejabat politik, antara auditor dengan yang diaudit, antara analis saham dengan pialang saham, dan sebagainya. Tidak ada lagi pemisah antara moral penjahat dan pejabat penegak hukum, antara mafia dan politisi.

Potensi "Erupsi"

Kejahatan yang disimpang di bawah permukaan, mirip dengan magma yang dibiarkan terpendam di bawah perut bumi. Dan semakin banyak magma yang terkonsentrasi dan terakumulasi, maka akan mendorong terjadinya "erupsi".

Meskipun untuk sementara waktu SBY berhasil menutupi kasus ini, dan seolah-olah dia sukses melindungi orang-orang terbaiknya, tetapi ini hanya menciptakan keretakan. Pertama, kejadian ini tetap menandai sebuah perampokan uang rakyat secara besar-besaran, bahkan dilakukan dibawah panji-panji pemerintah bersih dan professional. Ini adalah kejahatan ekonomi yang melibatkan sejumlah pejabat politik di bidang ekonomi, yaitu mereka-mereka yang selama ini dianggap bersih. Dengan kejadian ini, tidak ada lagi batas terakhir "kredibilitas politik" untuk lima tahun pemerintahan SBY-Budiono mendatang.

Kedua, pemenjaraan atau kriminalisasi terhadap pejabat KPK, dan upaya untuk memandulkan wewenang dan fungsi lembaga ini, telah mengikis kepercayaan publik terhadap "kebersihan" pemerintahan SBY di masa mendatang. Padahal, persoalan pemberantasan korupsi merupakan jualan utama SBY selama ini, terutama untuk mengikat dukungan kelas menengah dan kalangan atas masyarakat kita.

Akhirnya, dengan menipisnya kredibilitas politik pemerintahan ini, yang tentunya menggenapi kegagalan pemerintahan ini dibidang ekonomi sebelumnya, akan membawa pemerintahan ini dalam situasi yang sangat rawan "erupsi" krisis politik.

Pertanyaanya kemudian; apakah erupsi politik yang terjadi ini berupa letupan (explosive), ataukah berbentuk lelehan (kompromi politik).

GERAKAN MAHASISWA: (Sub-Political Movement dan Pilkada)

Pendahuluan

Selama ini gerakan mahasiswa terdikotomi antara dua paradigma dalam melakukan transformasi sistemik yang dalam perspektif gerakan mahasiswa hanya dengan transformasi sistemlah sebuah transformasi sosial dapat dilakukan, dua paradigma tersebut adalah pertama gerakan mahasiswa adalah gerakan moral yang mengedepankan nilai (value) sehingga gerakan mahasiswa tidak boleh terlibat dalam agenda kegiatan politik praksis apalagi sampai berafiliasi dengan partai politik sedangkan paradigma yang kedua adalah gerakan mahasiswa sebagai gerakan politik ideal, dalam paradigma ini mahasiswa atau mereka yang tergabung dalam dunia gerakan mahasiswa tertentu harus masuk kedalam kantong-kantong partai-partai politik yang telah mengalami pembusukan untuk kemudian melakukan perubahan dari dalam.

Dewasa ini ternyata ada fenomena baru yang oleh Ulrich Beck disebut dengan sub-politik seperti Oxfam dan GreenPeace. Agenda gerakan mahasiswa dalam menyuarakan aspirasi rakyat dan fenomena sub-politik yang digambarkan oleh Ulrich Berck menjadi fenomena yang cukup menarik untuk telaah

Pembahasan

Pilkada merupakan sebuah moment yang sangat strategis dari berbagai pihak kepentingan untuk merealisasikan apa yang menjadi ide dan gagasannya terutama mereka yang berkecimpung di dunia politik praksis. Pilkada selama ini dimaknai sebagai ajang untuk memilih wakil rakyat untuk menyelenggarakan pemerintahan dalam konteksnya masing-masing merupakan sarana yang strategis untuk menyuarakan kepentingan rakyat. Pilkada merupakan sarana bagi rakyat untuk menentukan siapa pemimpin yang dianggap cukup capable untuk menjadi pemimpin nasional yang dalam hal ini lebih spesifik adalah kepala daerah.

Paling tidak ada beberapa hal dasar yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin pemerintahan, antara lain, pertama kemampuan memimpin, hal ini mutlak diperlukan karena sebagian besar elite partai politik kita ternyata meragukan sendiri kemampuannya dalam memimpin bangsa, menurut hasil survei LITBANG KOMPAS yang dipublikasikan pada hari Sabtu 19 April 2008 yang diikuti oleh responden yang terdiri dari ketua atau sekjen partai menunjukkan bahwa 45% meragukan kemampuannya sendiri dalam memimpim bangsa sedangkan hanya 35% yang merasa dirinya cukup pantas atau mampu untuk memimpin bangsa ini kedepan. Kedua kemampuan mengartikulasikan kepentingan rakyat, tugas utama dari pemimpin pemerintahan adalah untuk mengartikulasikan berbagai kepentingan rakyat sehingga sebuah masyarakat yang ideal mampu terwujud.

Sebenarnya inti dari permasalahan utamanya adalah banyak dari pemimpin negara tidak mengerti atau tidak mampu membaca dengan sekasama apa yang menjadi kebutuhan rakyatnya. dan yang terakhir, yang ketiga adalah sikap lebih mengutamakan kepentingan negara atau rakyat daripada kepentingan pribadi. Godaan ini yang paling berat seperti yang kita ketahui dan sudah menjadi rahasia umum bahwa sistem politik kita adalah high cost politic, sehingga tidak aneh dengan logika sederhana dengan adanya politik biaya tinggi mengharuskan barang siapa yang ingin menjadi wakil rakyat harus siap mengeluarkan meterial yang cukup tebal, sehingga tidak aneh menurut beberapa ahli sistem politik yang ada sekarang ini merupakan penyebab utama dari maraknya kasus KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) yang seolah-olah saat ini sudah mendarah daging bahkan ada yang sampai mengatakan KKN sudah menjadi bagian dari budaya kita karena saat ini perilaku tersebut tidak hanya dilakukan oleh kaum elite politik yang saat ini menjadi anggota dewan dan akses ke arah itu terbuka lebar akan tetapi perilaku ini sudah menjadi perilaku di setiap lapisan masyarakat mulai dari RT sampai dengan DPR. Dewasa ini ada isu-isu global yang cukup menarik perhatian kaum aktivis mulai dari global warming, krisis energi sampai dengan krisis ekonomi yang diikuti dengan krisis pangan.

Tiga Agenda Utama

Dari isu-isu global itu ternyata hampir semuanya bermasalah di indonesia. Isu global warming misalnya pasca berakhirnya konferensi internasional UNNHCR yang membahas isu pemanasan global yang berlangsung di Bali, ternyata beberapa saat kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan yang sangat tidak populis bahkan sangat ironis mengingat konferensi tentang Iklim tersebut berlangsung di Indonesia yaitu regulasi pemerintah yang berkenaan dengan dijualnya hutang Indonesia dengan harga Rp. 300,-/meter. Menurut survei dari LITBANG KOMPAS pada hari sabtu 19 April 2008 menunjukkan paling tidak ada tiga permasalahan utama yang dihadapi bangsa ini disemua level pemerintahan mulai dari pemerintahan pusat samapai dengan daerah yaitu politik, hukum kemudian yang ketiga adalah kemiskinan dan pengangguran.

Politik pada dasarnya dimaksudkan untuk membangun tatanan kehidupan bersama secara lebih modern. Maka hukum rimba, siapa kuat dia yang menang, atau siapa yang nekat dia yang berjaya, tidak bisa diberlakukan lagi. Terlebih tatanan tersebut diarahkan agar mereka yang dalam posisi lemah dan kalah tidak semakin tersingkir dan dimarginalisasi. Namun kenyataan berbicara lain. Politik sebagai suatu tatanan sosial memberi tempat bagi kenyamanan, bahkan juga keuntungan, bagi mereka yang berada dalam posisi menentukan. Maka kemudian aspek pelayanan bergeser pada arus
aspek pemanfaatan kuasa demi keuntungan.

Partai politik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam wacana atau diskursus mengenai pemilihan kepala pemerintahan. Partai politik merupakan sarana yang legal dalam menjaring wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam lembaga pemerintahan. Walaupun saat ini sudah digagas adanya calon independen dalam pemilihan kepala daerah hal tersebut tidak mengurangi sedikitpun eksistensi dari partai politik. Partai politik hanya menjadi alat bagi orang-orang yang tamak akan kekuasaan untuk memperoleh legitimasi dalam rangka menghegemoni dan melakukan penindasan yang sah secara struktural atas nama negara

Di Indonesia permasalahan independensi hukum menjadi momok yang sangat serius bagi para pejuang keadilan. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa di peradilan Indonesia mafia-mafia berkeliaran untuk menentukan hukum dengan gaya mereka sendiri yaitu siapa yang punya uang dia yang menang atau siapa yang punya kuasa dialah yang menentukan keadilan. Hukum di Indonesia merupakan barang yang sangat laku untuk diperjual-belikan seperti komoditas yang lain seperti kekuasaan misalnya. Beberapa besar kasus atau delik hukum yang terjadi di Indonesia yang berkategori kejahatan kemanusiaan pada jaman orde baru seperti Malari, pembantaian rakyat atas nama G30S/PKI yang diperkirakan korban minimal 80.000 orang sampai sekitar 300.000 orang, peristiwa Talangsari yang membakar ibu dan anak hidup-hidup, kasus Kedung Ombo, pembantaian di tanjung priok dll. Dalam kategori yang lain misalkan penghilangan paksa atas para aktivis-aktivis reformasi, peristiwa Semanggi dan yang terkhusus untuk Cak Munir, ya...munir.. siapaa yang tidak kenal munir, aktivis yang mati karena sebuah propaganda keji.

Ditengah karunia Allah SWT yang di anugerahi alam yang begitu melimpah ternyata tidak menjamin bahwa kita akan hidup dengan sejahtera. Seandainya kita menginteprestasikan teks alquran secara tekstual tentunya gambaran yang tepat untuk surga adalah bumi peritiwi ini.... ya.... Indonesia. Tetapi apa lacur karena ketidakcakapan dan tidak adanya politik keberpihakan pemerintah terhadap rakyat maka negeri yang melimpah ruah ini rakyatnya harus hidup dalam kemiskinan dan himpitan hutang haram yang tidak pernah mereka lakukan. Rakyat Papua yang kakinya menginjak emas akan tetapi kehidupan mereka dihancurkan dengan adanya PT. Freeport.

Gerakan Mahasiswa: Antara Politik Nilai dan Kekuasaan

Diskursus mengenai mahasiswa dan gerakannya sudah lama menjadi pokok bahasan dalam berbagai kesempatan baik itu dalam forum-forum diskusi, temu ilmiah maupun seminar-seminar yang diadakan bahkan buku-buku yang mengupas mahasiswa dan kiprahnya terutama dalam konteks keperduliannya merespon masalah-masalah sosial politik yang berkembang ditengah masyarakat. Bahkan gerakan mahasiwa seolah-olat tidak pernah absen dalam menanggapi setiap upaya depolitisasi yang dilakukan oleh para penguasa. Kehadiran mahasiswa sebagai perpanjangan aspirasi rakyat dalam situasi yang demikian sangat urgen dalam melakukan advoksi-advokasi atas konflik-konflik yang terjadi antara rakyat vis-a-vis penguasa seperti kasus Alas Tlogo di Jawa Timur dan lumpur Lapindo di Sidoarjo. Pada diri mahasiswa terdapat potensi-potensi yang dapat dikategorikan sebagai modernizing agent. Dalam kehidupan gerakan mahasiswa terdapat adagium patriotik misalkan ungkapan “mengungkap ketidakadilan dan mengoreksi kepemimpinan yang korup dan gagal” yang akan membangkitkan semangat dan militansi untuk senantiasa melakukan perlawanan-perlawanan atas ketidakadilan yang terjadi di tengah-tenah masyarakat

Agenda Politik Keberpihakan Mahasiswa Dalam Pilkada

Sebagai agen of sosial change, pemikiran-pemikiran harus senantiasa di upgrade untuk memberikan alaternatif-alternatif wacana kepada masyarakat dalam rangka mengurangi ataupun melakukan counter hegemoni dari penguasa yang mengatasnamakan negara. Sebagai agent of social change mahasiswa harus memiliki idiologi dan keberpihakan yang jelas, pola gerakan yang ditawarkan juga harus jelas. Selain itu seorang aktivis gerakan mahasiswa tidak boleh menjadi seorang yang oportunis yang selalu menggunakan kesempatan untuk keuntungan dirinya sendiri. Ketika diskursus mengenai pemilihan kepala daerah ataupun diskursus menganai politik maka satu kata yang pasti melintas dalam alam pikiran kita adalah kekuasaan. Tak ada politik yang tidak mengarah kepada kekuasaan. Dalam konteks ini gerakan mahasiwa terpolarisasi dalam dua paradigma utama yang pertama adalah gerakan mahasiswa adalah gerakan politik nilai/moral yang bertugas untuk melakukan counter kebijakan dengan seruan-seruan moral ataupun dengan diskursus yang mengangkat ide-ide normatif dalam menganalisis suatu regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah dan yang kedua adalah gerakan mahasiswa harus masuk kedalam sistem yang ada atau dengan kata lain gerakan politik kekuasaan seperti yang dulu di ungkapkan oleh Fadjroel Rahman bahwa gerakan mahasiwa harus berorientasi perebutan kekuasaan bilamana perlu mahasiswa membentuk partai politik mahasiwa sebagai wahana menyalurkan aspirasi politik mahasiswa.

Gerakan Mahasiswa Sebagai Value Political movement

Perbedaan jalan perjuangan entah itu lahir dari paradigma gerakan mahasiwa sebagai value political movement ataupun power political movement sebenarnya berakar dari permasalahan yang sama yaitu adanya rasa tanggung jawab terhadap kondisi bangsa yang tidak sesuai dengan harapan rakyat. Keduanya berasal dari hasrat yang sangat kuat untuk menyalurkan atau menyampaikan aspirasi kepada penguasa. Bagi mereka yang memilih bahwa gerakan mahasiswa adalah power political movement tidak bisa dengan begitu saja kita justifikasi bahwa mereka telah ditunggangi oleh suatu kepentingan tertentu.

Power political movement tidak boleh dijustifikasi sebagai golongan-golongan yang menjadi komprador kaum penguasa. Justru dengan politik kekuasaaan inilah mereka berusaha untuk melakukan tugasnya sebagai sosial control terhadap regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh wakil rakyat dalam partai yang dulu mereka pilih itu. Sedangkan bagi mereka yang memilih value political movement banyak agenda pragmatis yang bisa dilakukan terutama terkait dengan pendidikan politik kepada internal organisasi maupun kepada pihak eksternal yaitu masyarakat misalkan; pertama, membuat kesepakatan internal untuk tidak melibatkan lembaga OKP dan kemahasiswaan dalam politik praktis, kedua, memberikan penegasan kepada top leader institusi berdiri netral bagi semua calon dalam pilkada kabupaten/kota dan provinsi, ketiga, menempatkan para pengurus lembaga OKP dan kemahasiswaan sebagai jembatan komunikasi politik yang "tertahan" antar-calon, antar-tim sukses, dan antar-massa politik, baik secara internal atau eksternal. keempat, bila memungkinkan tenaga dan dana diperlukan OKP dan lembaga kemahasiswaan memantau jalannya proses pilkada, kelima, memotori diadakannya debat visi dan misi calon kepala dan wakil kepala daerah di hadapan publik, keenam, secara rutin melakukan seruan moral untuk tidak saling mencederai dan tidak melakukan character assassination (pembunuhan karakter) dalam pilkada dan lain-lain. Berbagai agenda praksis dalam rangka melakukan pendidikan politik kepada masyarakat sangat penting untuk dilakukan sehingga rakyat tidak menjadi komoditas politik an sich, yang dilemparkan kesana-kemari oleh elite-elite politik.

Kesimpulan

Dalam budaya politik yang bersifat patrimonialistik menurut Weber memiliki karakteristik yakni pertama, kecenderungan untuk mempertukarkan sumber daya yang dimiliki penguasa kepada teman-temannya. Kedua, kebijaksanaan seringkali lebih bersifat partikularistik daripada bersifat universalistik. Ketiga, rule of law merupakan sesuatu yang sifatnya sekunder bila dibandingkan dengan kekuasaan dari seorang penguasa (Afan Gaffar,1999).

Adalah memang masih sulit mengeliminasi apalagi ‘membunuh’ budaya politik masyarakat yang sudah tersosialisasi dalam waktu lama. Sebab pembentukan norma atau nilai politik masyarakat melalui apa yang disebut dengan sosialisasi politik yaitu, proses pewarisan nilai, norma dan keyakinan dari satu generasi ke generasi berikutnya, telah menembus sampai ke ‘pembuluh darah’. Dengan kata lain, pemupukan dan distribusi nilai yang terpelihara secara sistematis oleh dukungan birokrasi pemerintahan pada masa Orde Baru, membuat model politik patrimonialisme, itu sulit terkikis habis dengan cepat.

Dalam bidang politik peranan kaum mahasiswa yang tergabung dalam organisasi kepemudaan atau organisasi mahasiswa bagi mereka yang masih percaya bahwa politik praksis merupakan sarana untuk mencapai atau mewujudkan apa yang menjadi mimpi masyarakat maka kaum muda harus melakukan konsolidasi-konsolidasi gerakan untuk melakukan pendidikan politik sehingga suatu saat nanti masyarkat akan mampu membaca depolitisasi yang dilakukan penguasa kepada dirinya sehingga otokritik akan spontan dilakukan oleh masyarakat secara real time.

Bagi sebagian organ gerakan mahasiwa yang sudah tidak percaya dengan demokrasi dan pemilihan umum hendaknya tidak bersikap apatis akan tetapi dapat melakukan gerakan-gerakan alternative dalam rangka melakukan counter regulasi sebagai alat penekan kepada penguasa. Fenomena yang dilihat oleh Ulrich Berk tentang gerakan Sub-Politik sangat menarik ketika dikomparasikan sebagai alat penekan baru kepada penguasa. Ulrich Berk berbicara tentang “Sub-Politik” yaitu politik yang menjauhi parlemen dan menuju kelompok-kelompok dengan isu tunggal dalam masyarakat.

Gerakan, kelompok dan organisasi non-pemerintah baru seperti ini dengan demikian mengencangkan otot mereka dalam pentas global seperti greenpeace yang mau tidak mau korporasi global pun akan memperhatikannya

Terakhir, mahasiswa sebagai pelopor geerakan rakyat harus mampu selalu membaca kondisi kekinian masyarakat dan mencari alternative-alternatif gerakan dalam rangka advokasi kebijakan public yang tidak populis sehingga rakyat yang sudah berjalan di trotoar tidak termarginalkan lebih jauh lagi.

Referensi:

Suara Keadilan edisi agustus 2004
Bulletin “kontras” edisi…. Tahun 2004
Giddens, Anthony. The Third Way “ Jalan Ketiga pembaruan demokrasi social”, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta; 1999
Raillon, Francois. Politik dan Idiologi Mahasiswa Indonesia; LP3ES, Jakarta 1985
Media Indonesia online
http://www.indomedia.com

Kenaikan Gaji Kabinet Profesional: Sudah Layakkah?

Sebelum dan menjelang pembentukan kabinet ternyata SBY sudah menjanjikan akan membentuk “Zaken cabinet” atau kabinet profesional. Dia menjanjikan orang yang dipilih memiliki kompetensi, bersih, gigih, dan penuh dedikasi. Dan, setelah melalui proses perekrutan panjang, sekaligus proses seleksi ketat, akhirnya terbentuk “Kabinet Indonesia Bersatu—KIB” jilid II.


Namun, kabinet yang baru dilantik ini segera mendapatkan pro-kontra. Ada beberapa orang yang dianggap kurang profesional di bidangnya, belum lagi ada isu soal ada menteri yang merupakan titipan asing, AS.

Belum selesai kontroversi ini, sebuah kontroversi baru segera muncul: para menteri menuntut kenaikan gaji, yang awalnya disuarakan oleh Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN). Ini benar-benar menuai kontroversi, selain karena berhadapan dengan krisis ekonomi yang mendalam, juga dikarenakan kabinet ini belum bekerja sama sekali.

Moralitas Kabinet Kaum Profesional

Dalam aturan hubungan industri, ada prinsip yang mengatakan; “no work, no pay”, sebuah prinsip yang pasti benar-benar diketahui oleh menteri-menteri profesional ini. Dengan begitu, seorang baru dianggap layak memperoleh imbalan atau gaji, bila sudah menjalankan pekerjaannya dengan baik dan benar.

Kemudian, perlu diketahui, bahwa setiap kenaikan gaji pejabat negara atau pejabat publik selalu berkolerasi dengan proporsi anggaran secara umum. Artinya, kenaikan gaji ini akan mempengaruhi pos anggaran yang lain, program sosial, misalnya.

Bila disadari bahwa aspek penting dari pekerjaan seorang pejabat publik, termasuk menteri, adalah pelayanan kepada rakyat, maka tuntutan menaikkan gaji benar-benar perilaku inkonsistensi dengan tugas jabatan mereka. Dan, tentu saja, ini sangat bertentangan pula dengan julukan kabinet ini; kaum profesional.

Bila kita menengok ke belakang, masa pemerintahan sebelum ini, kinerja kabinet benar-benar buruk. Ada beberapa nama yang mengisi kabinet sekarang ini, merupakan orang-orang yang pernah mengisi kabinet sebelumnya. Sebagai misal, di sektor perhubungan, yang dulunya pernah dinahkodai Hatta Rajasa, masih dipenuhi dengan persoalan-persoalan penting; sarana transfortasi yang buruk, fasilitas jalan raya yang tidak memadai, kecelakaan yang berulang kali terjadi, dan sebagainya.

Saat ini, seorang menteri menerima gaji pokok sebesar Rp18 juta perbulan. Namun, di luar gaji pokok itu, setiap menteri sebetulnya mendapatkan dana taktis sebesar Rp.250 juta per bulan, belum lagi fasilitas-fasilitas lain, seperti rumah dinas, kendaraan pribadi, dan sebagainya.

Berdasarkan data Depkeu pada April tahun 2009, terdapat inventaris seperti 30.716 rumah dinas senilai Rp 1,99 triliun dari 34 kementerian dan lembaga. Jumlah itu terdiri atas 7.974 rumah dinas golongan sau senilai 1,20 triliun. Rumah menteri dan pejabat tinggi negara menggunakan rumah dinas golongan satu. Fasilitas lainnya adalah mobil mewah. Untuk kaninet Indonesia Bersatu jidil I menggunakan merek Toyota Camry 3.000 cc yagn tahun 2005 senilai Rp 350 juta. Dari informasi yang beredar, saat ini pemerintah sedang mempertimbangkan mobil dinas Toyota Crown yang sekelas Mercedes Benz S Class.

Dalam menjalankan tugasnya, seorang menteri di Indonesia juga mendapat begitu banyak kemudahan, diantaranya fasilitas pesawat VIP, kereta eksekutif, dan sebagainya. Dengan begitu, seharusnya seorang menteri sudah sangat terbantu dalam menjalankan aktifitasnya.

Tidak Profesional

Situasi sekarang ini, yang juga seringkali dipaparkan oleh sejumlah pejabat negara, adalah masa-masa yang sulit, berhadapan dengan krisis ekonomi, defisit anggaran, dan persoalan bencana alam yang membutuhkan dana besar untuk rehabilitasi dan perbaikannya.

Sangat berbeda dengan negara tetangga kita, Malaysia, ketika berhadapan dengan krisis energi dunia, justru memangkas gaji menteri dan seluruh pejabat tingginya sebesar 10%. Satu paket dengan kebijakan itu, Badawi, Perdana Menteri Malaysia, juga mengurangi fasilitas liburan ke luar negeri bagi para pejabat tinggi. Hasilnya, gerakan ini mampu menghemat anggaran negara sebesar USD613 juta (Rp5,71 triliun).

Venezuela, ketika berhadapan dengan jatuhnya harga minyak dunia, sekitar bulan Maret 2009 lalu, juga melakukan hal yang sama. Presiden Chavez mengumumkan pemotongan gaji seluruh pejabat senior sebesar 20% untuk menyeimbangkan anggaran. Pada saat itu, seluruh menteri Chaves mendukung keputusan ini, disamping dukungan mayoritas anggota parlemen.

Ini sangat aneh, memang, sebuah kabinet yang berjulukan “profesional” justru meminta imbalan diluar capaian dan kualitas kerjanya. Sehingga, dari situ, kita mempertanyakan profesionalitas seluruh menteri-menteri KIB jilid II ini.

Lebih aneh lagi, presiden SBY yang selalu berbicara profesionalisme, justru turut mengamini rencana kenaikan gaji ini, bahkan ada usulan menaikkan gaji pejabat tinggi negara lainnya, seperti presiden dan wakil presiden. Akibatnya, beberapa pihak menuding bahwa kenaikan gaji ini merupakan “kompensasi” atas transaksi politik di balik penunjukan menteri. Sebab, sekitar 70% pejabat menteri ini berasal dari partai politik.

Kalau benar begitu, berarti proses penyusunan kabinet masih berbasiskan kepada simbiosis mutualisme antara presiden dan parpol pendukung. Dan, ini tidak ada bedanya dengan kabinet-kabinet sebelumnya. Lantas, mana kabinet profesional yang dijanjikan itu?