Krisis Politik Negara Neoliberal*)

Diskusi mengenai krisis politik sedang mengemuka, bukan hanya di kalangan aktivis tetapi juga di kalangan intelektual. Berbagai kejadian politik akhir-akhir ini, mulai dari kasus KPK hingga skandal Bank Century, benar-benar membawa pemerintahan dalam krisis politik berkepanjangan.

Saya akan memperbincangkan hal ini lebih jauh, yaitu soal krisis Negara neoliberal. Dengan berusaha menganalisa korelasi kekuatan di dalam negeri, saya ingin mendiskusikan peluang bagi lahirnya “kemungkinan” bagi transformasi sosial secara radikal di negeri ini.

Korelasi Kekuatan

Pada saat partai koalisi diambang keretakan, sebagian pihak menganggap bahwa pemerintahan SBY-Budiono akan mengarah pada krisis politik. Alasannya, antara lain, karena ancaman perpecahan akan menggeser perimbangan kekuatan ke oposisi, apalagi citra SBY-Budiono semakin merosot karena tudingan isu korupsi.

Mungkin, pendapat itu ada benarnya, tetapi itu hanya bentuk permukaan saja. Menurut saya, krisis akan terjadi kalau ada masalah dalam korelasi kekuatan Negara. Ini menyangkut struktur kekuatan dari klas berkuasa dalam kapasitas mengambil keputusan dan menjalankannya (norma, prosedur, administrasi/jabatan), dan kemampuan mereka mengorganisir ide-ide dominan untuk menghegemoni dan menundukkan kehidupan politik massa rakyat.

Dalam bagian pertama, kita mengidentifikasi bagaimana struktur kekuatan Negara tidak lagi efektif mengambil keputusan dan menjalankannya, serta tidak lagi sanggup memenangkan consensus dengan sektor luas masyarakat. Kalau anda memperhatikan kasus kriminalisasi terhadap KPK, kita menyaksikan bagaimana antara apparatus Negara (polisi versus KPK) saling serang.

Dalam menjalankan fungsi administraturnya, sebuah apparatus harus mendapatkan legitimasi luas; baik dipaksakan maupun sukarela. Dalam administrasi rejim SBY-Budiono, apparatus negara semakin kehilangan wibawa politik, dan akhirnya mendapat hujan “cacian” dari publik

Ada beberapa kasus untuk membuktikannya. Rencana Menkominfo Tifatul Sembiring untuk menerapkan RPM konten multimedia, misalnya, mendapatkan protes luas dari publik. Twitter pribadi sang Menkominfo dihujani “caci maki” dari publik, bahkan presiden SBY angkat bicara dan mempersalahkan Menkominfo.

Begitu juga dengan rencana kenaikan gaji pejabat dan mobil mewah menteri, public segera bereaksi dan mengeluarkan penilaian, salah satunya; “menteri-menteri tidak becus bekerja telah merengek kenaikan gaji dan mobil mewah,”—demikian seorang sopir taksi mengatakannya. Dan, karena itu, wibawa menteri dan pejabat telah begitu merosot di hadapan publik.

Di kalangan organisasi rejim, terutama partai koalisi, telah terjadi persilangan kepentingan dan sangat mungkin untuk mengarah pada keretakan. Golkar, melalui seorang pimpinannya, Priyo Budi Santoso, telah melontarkan pernyataan bahwa Golkar siap berdiri di luar pemerintahan kalau ada reshuffle. Artinya, keinginan presiden SBY untuk menertibkan barisannya sendiri telah mendapat pembangkangan dari dari dalam barisannya sendiri.

Di kalangan gerakan rakyat, dari berbagai spectrum, memang nampak sebuah kegairahan baru paska menguatnya isu kriminalisasi KPK dan skandal Bank Century. Dua kali rencana aksi besar, yaitu peringatan hari anti-korupsi (9 desember) dan respon 100 hari rejim SBY-Budiono (28 januari), telah menciptakan kekhawatiran besar di kalangan orang-orang istana. Bahkan, kalau sebelumnya ada rambu-rambu mengenai batas-batas aksi di depan istana ( ada pengaturan radius aksi dan larangan membawa sound system), kini semuanya telah dilanggar oleh kedua aksi tersebut.

Pada bagian kedua, kita melihat bagaimana kemampuan rejim ini mengorganisir ide-ide dominan untuk menghegemoni kehidupan politik massa rakyat. Antonio Gramsci, marxist Italia yang terkenal, memberikan kontribusi penting soal bagaimana kelas berkuasa sanggup menjalankan hegemoninya dan menyerap berbagai bentuk ketegangan sosial ke dalam kerangka institusi borjuis. Dalam kerangka itu, kelas dominant berhasil memaksakan proyek politiknya sebagai “akal sehat” yang harus diterima.

Kalau kita periksa, sebagian besar ide-ide dominan yang berkuasa (hegemonic) saat ini adalah terkait dengan kepentingan korporasi global, atau seringkali disebut “neoliberalisme”. Ide-ide ini di masa lalu, terutama melalui tangan intelektual dan pejabat Negara, benar-benar menjadi ide tunggal untuk menguasai masyarakat. Ide-ide atau gagasan diluar mereka (mainstream) dianggap sesat. Kini, khususnya paska pemilu, ide-ide dominan tersebut mulai mendapatkan penentangan kuat, bukan saja di kalangan intelektual tetapi juga rakyat banyak.

Ide dominan bahwa investasi asing merupakan motor penggerak ekonomi, mekanisme pasar bebas adalah keniscayaan, dan minimum intervensi adalah lebih baik, saat ini sudah mendapatkan penentangan kuat. Ada begitu banyak artikel, baik di media mainstream maupun media independen, yang menjelaskan mengenai ancaman dari dominasi investasi asing, bahaya besar dari liberalisasi perdagangan, dan kejatuhan standar kehidupan rakyat akibat de-nasionalisasi.

Dalam deklarasi Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), pada 9 februari 2009 lalu, sejumlah ekonom telah mendeklarasikan penentangan terhadap ekonomi neoliberal, dan selanjutnya menyerukan untuk menghidupkan kembali ekonomi kerakyatan, berdikari, dan kemandirian bangsa. Ide-ide dominan, seperti nasionalisme yang dianggap usang, mendapatkan hujatan keras dari sederatan ekonom di asosiasi ini. Sebaliknya, para ekonom ini memandang penting untuk mengobarkan kembali nasionalisme, termasuk dalam kehidupan ekonomi.

Dua Proyek Politik Nasional

Titik puncak dari krisis Negara neoliberal ini terletak pada munculnya dua proyek politik nasional yang saling berhadapan; proyek neoliberalisme dan proyek kedaulatan nasional. Ini adalah soal dua perspektif dua Negara dalam satu Negara, dimana keduanya punya daya tarik untuk merangkul berbagai sektor sosial.

Sebuah ekuilibrium sedang bergerak menuju ketidakseimbangan (krisis), dan sangat potensial mempengaruhi kontruksi hegemoni. Tulisan-tulisan Marx, misalnya, pada tahun 1848-1849, menjelaskan krisis politik silih berganti; kerusuhan, stabilisasi, kerusuhan, dan stabilisasi.

Kemunculan dua proyek politik nasional di atas, bagaimanapun, sangat mempengaruhi korelasi kekuatan yang terjadi. Situasi ini sangat memungkinkan untuk mengarah pada bifurcation (titik percabangan dua), dan selanjutnya akan mengarah pada chaos; ini sangat bisa menampilkan kekerasan atau mungkin diselesaikan secara demokratis.

Dalam hal ini, sedikit mengutip Gramsci, kepemimpin politik harus sanggup member kepemimpinan moral kepada keseluruhan masyarakat. Karena, kalau tidak, kepemimpinan politik tersebut akan sangat rentan mengarahkan massa yang luas ke bawah pengaruh atau rayuan dari pihak oposisi.

Di Indonesia, sejak percabangan yang muncul tahun 1998 bisa diselesaikan dengan jalan demokratis—mereka menyebutnya “transisi demokrasi”, maka neoliberal menjadi kekuatan politik dominan. Neoliberalisme, seperti juga kolonialisme, menyerukan perampasan terhadap kekayaan alam (bahan mentah), tenaga kerja, dan pasar dunia ketiga. Demi penerapan ideology korporat, rejim neoliberalisme di Indonesia telah mensponsori perampasan barang dan kekayaan publik (Lihat, pasal 33 UUD 1945), seperti tanah, migas, air, hutan, pendidikan, kesehatan, dsb.

Proyek neoliberal menghasilkan kemiskinan, pengangguran, dan kehancuran budaya (karakter). Ini menyuburkan perlawanan di mana-mana, melibatkan sektor yang sangat luas, dan berlangsung seolah tanpa jeda. Meskipun gerakan ini masih berhadapan dengan banyak kendala, khususnya fragmentasi, tetapi ini menjelaskan potensi besar gerakan anti-neoliberal di masa mendatang.

Saat ini, sebagian kapitalis nasional sedang masuk dalam ruang untuk berkonfrontasi dengan capital internasional (TNC/MNC), dan menyerukan pemulihan peran negara dan kedaulatan nasional. Itu terjadi, antara lain, karena mereka kehilangan posisi kompetitifnya saat bersaing dengan competitor dari luar, saat pasar domestik mulai dibuka dan peran Negara dikurangi. Ini dijelaskan dengan fenomena de-industrialisasi.

Kita sedang memasuki titik percabangan baru, dimana berbagai kekuatan sosial tidak bisa menghindari jauh dari polarisasi dua proyek politik di atas. Ketika neoliberalisme terpojokkan, terutama dalam kasus skandal Century, seluruh pembelanya muncul di permukaan dan memasang badan agar Budiono dan Sri Mulyani tidak dipersalahkan. Sebaliknya, kalangan penentang neoliberal yang spektrumnya sangat luas, seperti politisi nasionalis, ekonom, mantan pejabat militer, intelektual, sebagian aktivis pergerakan, pengusaha, dsb, mulai mengumpul di bawah payung nasionalisme, kemandirian bangsa, dan kedaulatan ekonomi.

Harus diakui, bahwa percabangan ini bisa berakhir dengan restrukturisasi, semisal reshuffle, yang tentunya sangat diharapkan oleh oposisi oportunis, tetapi tidak untuk kita. Untuk itu, kita harus berani untuk mendorong krisis ini menjadi penciptaan struktur kekuasaan baru, yang memungkinkan partisipasi rakyat luas di dalamnya. Untuk itu, kita tidak bisa membiarkan dua kereta proyek politik itu berlalu begitu saja, tetapi harus melakukan pemihakan kepada proyek politik yang memungkinkan transformasi sosial radikal di masa depan.

*) Penulis adalah peneliti di Lembaga Pembebasan Media dan Ilmu Sosial (LPMIS), pemimpin redaksi Berdikari Online, dan pengelola Jurnal Arah Kiri.

Menyoal Problem Kepemimpinan Indonesia

Menyoal Problem Kepemimpinan Indonesia

LEADER or leadership is one of the most observed but the least understood phenomena on earth," demikian kata seorang pakar kepemimpinan dunia, James McGregor Burns.

Maksud pernyataan itu adalah di mana-mana kita melihat pemimpin atau kepemimpinan secara formal, tetapi fenomena pemimpin atau kepemimpinan secara substansial masih amat jarang adanya.

Jika kita melihat pemimpin tingkat nasional, dari presiden hingga menteri, maupun di tingkat daerah, seperti gubernur dan bupati sampai ketua RW atau RT di Indonesia akhir-akhir ini, hal itu tampak terjadi. Para pemimpin kita banyak yang bermental suka dilayani, tetapi jarang yang mau melayani dan menyuarakan aspirasi rakyat.

Hasil pengamatan para pakar tentang kepemimpinan, sangat menyedihkan kita semua. Mereka menyatakan bahwa orang yang duduk di kursi pemimpin belum tentu mempunyai kepemimpinan. Di antara mereka ada yang mempunyai kemampuan manajerial, tetapi bukan seorang yang mempunyai kemampuan memimpin. Yang lebih parah lagi, banyak di antara mereka yang duduk di kursi pemimpin, tetapi bukan manusia yang punya kemampuan memimpin dan tidak mempunyai kemampuan manajerial sama sekali.

Orang yang paling ideal menjadi pemimpin adalah orang yang mempunyai kemampuan manajerial dan kepemimpinan sekaligus. Prof Zaleznik dari Universitas Harvard mengatakan, meskipun kondisi ideal itu tidak mudah ditemukan, realitasnya senantiasa ada.

Senada dengan yang di atas, para ahli psikologi kepemimpinan menegaskan, sekarang banyak organisasi yang over managed (diatur secara berlebihan), tetapi underled (kurang dipimpin). Padahal, hari ini dan esok kita berada dalam era penuh ketidakpastian, turbulensi, dan kebingungan. Karena itu, kita butuh seorang pemimpin dan kepemimpinan. Jadi tidak cukup seorang "manajer" saja.

Dalam keadaan multikrisis yang dialami bangsa Indonesia seperti saat ini, secara umum sangat dibutuhkan tiga fungsi utama pemimpin atau kepemimpinan. Pertama, visi yang jelas dengan arah yang menatap jauh ke depan. Dengan begitu, pemimpin dapat mengomunikasikan program dan kebijakannya kepada rakyat untuk bergerak ke masa depan yang lebih progresif.

Kedua, kemampuan aligning people (menyatukan rakyat). Maksudnya adalah kemampuan mengikat orang-orang untuk bersatu, berjajar, serta sejajar maju bersama untuk bergerak menuju ke arah perwujudan visi yang telah digariskan.

Ketiga, inspiring and motivating. Seorang pemimpin harus mampu mempengaruhi "hati dan pikiran" pengikut dan semua rakyatnya. Jika seorang manajer hanya punya "pengaruh secara tidak langsung", maka seorang pemimpin harus punya "pengaruh langsung" kepada bawahan, pengikut, serta semua rakyat.

Trifungsi utama pemimpin atau kepemimpinan di atas dapat kita bedakan dengan tiga fungsi utama manajer, yaitu perencanaan dan penganggaran, pengorganisasian dan pelaksanaan, dan pengawasan.

Oleh karena itu, untuk mengentaskan bangsa Indonesia dari krisis dan mengangkat harkat bangsa Indonesia menuju masa yang mencerahkan, kombinasi kompetensi kepemimpinan dan manajerial adalah sebuah hal yang ideal. Jika tidak memungkinkan, hendaknya paling tidak mempunyai jiwa dan fungsi kepemimpinan sebagaimana diuraikan di muka.

Akar pemimpin bangsa

Jika kita telusuri kembali sejarah bangsa Indonesia, akan tampak bahwa sumber utama munculnya pemimpin bangsa ini adalah kampus, organisasi keagamaan, dan bisnis. Sejak fajar abad kedua puluh (1908), dunia kampus telah melahirkan pemimpin untuk kebangkitan nasional.

Pada masa penjajahan, "kampus" menampakkan wujudnya dalam AMS (SMA), HBS dan Mulo (SLTP). Pada tempat itulah para kiai, ustadz, guru, dan tokoh nasional menggodok jiwa-jiwa "budak" untuk bangkit melawan penjajah menuju kemerdekaan bangsa. Dengan tempaan para tokoh itu, visi, inspirasi, serta motivasi kepemimpinan dapat menghunjam pada dada para pemuda dengan mantap.

Sumpah Pemuda (1928) juga lahir untuk memutuskan sekat-sekat suku dan agama yang sering menimbulkan konflik. Visi dan motivasi para pemimpin dari semua agama dan suku menyatukan pemuda dari berbagai suku dan bermacam latar belakang agama dengan cita-cita persatuan dan kemerdekaan bangsa. Saat menjelang tahun 1945-lah, baru muncul sumber baru kepemimpinan yang berasal dari opsir (perwira) PETA didikan penjajah Jepang selama 3,5 tahun.

Jenderal Clausewitz, ahli strategi besar yang amat terkenal dari Jerman, mengatakan bahwa perang tidak melahirkan seorang jenius besar, tetapi melahirkan seorang pemimpin. Pengalaman kepemimpinan yang ditempa dalam waktu lama tentu akan membawa seseorang menjadi makin matang sebagai pemimpin.

Pengalaman yang berat seperti keadaan perang tentu lebih banyak melahirkan sosok pemimpin jika pengaderan kepemimpinan dikelola dengan baik. Dalam keadaan normal (bukan perang), seharusnya pengaderan kepemimpinan hendaknya lebih diperhatikan secara serius dan profesional.

Berdasarkan realitas di atas, sejarah bangsa Indonesia sampai hari ini menunjukkan bahwa kampus adalah sumber utama pemimpin atau kepemimpinan. Sayangnya, pemerintah sering tidak "bersahabat" dengan kampus sehingga pengaderan kepemimpinan bangsa tidak terprogram dengan baik. Pengalaman besar dari para aktivis kampus lebih banyak ditonjolkan sisi negatifnya. Begitu juga dengan larangan mahasiswa untuk berkiprah dan berkreativitas melalui kebijakan NKK/BKK yang cenderung mengebiri munculnya kader pemimpin baru.

Betapa indahnya jika kita memberi kesempatan menambah ilmu kepada aktivis mahasiswa, sesudah mereka menjadi pemimpin di kampus masing-masing. Seleksi kepemimpinan di kampus harus terus dimatangkan dengan pengembangan ilmu pengetahuan.

Dengan program itulah akan lahir sosok Soekarno muda, Hatta muda, Syahrir muda, Supomo muda, dan banyak lagi kader pemimpin bangsa yang tumbuh dan mengakar ke bawah. Merekalah sosok-sosok pemimpin yang berjiwa kenegaraan dan mempunyai kemampuan intelektual yang meyakinkan. Dengan begitu, nantinya yang muncul bukan hanya pemimpin karbitan dan bukan pula kader jenggot seperti sekarang ini.

Jika dibina secara berjenjang, mantan pemimpin-pemimpin kampus itu kelak akan menjadi pemimpin masyarakat sipil yang kuat. Sebab, sejak awal mereka telah terseleksi di kampus secara demokrasi dan rasional. Oleh karena itu, sudah saatnya secara terarah masyarakat Indonesia mulai menilai dan menyeleksi dari pemimpin tingkat daerah masing-masing, siapa saja yang dapat maju terus ke tingkat nasional. Kompetisi demokratis di dalam lingkup kecil akan mematangkan diri seorang pemimpin ketika berkiprah dalam dunia yang luas.

Dalam usaha mencari pemimpin yang berkualitas, negara-negara tetangga, seperti Singapura, memberikan dukungan nyata pada sumber daya manusia yang baik dan berbakat dengan mengalokasikan anggaran negara dan pembinaan yang serius. Sejak dua dekade lalu, mereka lakukan hal itu dengan membina kader, termasuk di dalamnya memberi gaji yang pantas dalam jabatan pemerintah. Hal itu juga sebagai upaya agar tidak terjadi brain drain dan korupsi dalam birokrasi pemerintah.

Peter F Drucker pernah memberikan sinyalemen tentang rendahnya kualitas birokrat pemerintah dibandingkan dengan swasta akibat rendahnya gaji birokrat pemerintah. Karena tidak dibina dengan baik dan diberikan kesempatan yang luas, jangan heran jika banyak otak Indonesia tamatan luar negeri lebih memilih bekerja di negara tetangga.

Dalam era reformasi yang berjalan tersendat-sendat ini, era kader jenggot dan karbitan sudah harus dibuang jauh-jauh. Di sisi lain, pemerataan antargolongan tetap harus diperhatikan agar kecemburuan sosial tidak selalu menghantui kemajuan bangsa. Kemajemukan adalah persoalan politis yang harus selalu dikelola dengan hati-hati. Dengan begitu, setiap kompetisi pribadi dan golongan tidak berjalan secara sensitif dan berhawa saling curiga, tetapi dengan fair dan sehat.

Sejak dalam era jayanya ABRI dan setelah berakhirnya kombinasi kepemimpinan puncak nasional oleh tentara dan sipil (Sultan Hamengku Buwono dan Adam Malik), saya telah mengingatkan akan kemungkinan timbulnya kecemburuan sosial dari orang-orang kampus. Hal itu dikarenakan orang pertama dan kedua negeri tercinta yang amat majemuk ini hanya dari satu angkatan, satu suku, dan satu golongan.

Sudah saatnya "equal opportunity" harus dibuka selebar- lebarnya untuk menjaring kader-kader yang berkualitas dalam menghadapi era globalisasi dan kompetisi ini. Dengan begitu, sosok pemimpin Indonesia ke depan benar-benar seorang pemimpin yang mengakar ke bawah, berpengalaman, mempunyai visi ke depan, sanggup mengentaskan bangsa dari krisis, dan mampu meninggikan harkat martabat Indonesia tercinta.

Mimpi untuk perubahan

Patutkah kita bermimpi untuk perubahan???

Akhirnya Amerika Serikat memilih, Mereka memilih untuk mencetak lembaran sejarah baru bagi negerinya. Barrack Hussein Obama terpilih sebagai Presiden kulit hitam pertama di negeri Paman Sam itu dengan mengalahkan rivalnya dari Partai Republik sang pahlawan perang Vietnam; John McCain. Kemenangan yang cukup signifikan dimana Obama berhasil mengumpulkan 349 electoral votes dan 161 elctoral votes bagi McCain & selisih hampir 8 juta ‘popular votes’ (sampai saya menulis note ini). Sebuah kemenangan bagi Amerika Serikat untuk membuktikan mukadimah konstitusinya yang berbunyi “we hold this truth to be self-evident that all men are created equal…”, sebuah kemenangan bagi mimpi seorang Martin Luther King dengan kata2nya yang dimulai dengan “I have a dream…”, sebuah kemenangan bagi Malcolm X yang berjuang bagi warga kulit hitam Muslim maupun non-muslim yg berjuang dengan militan (’by any means necessary…”), sebuah kemenangan bagi Muhammad Ali yang mengganti namanya dari Cassius Clay karena “I don’t want to be called by my slave name!” dan semua pejuang civil rights di Amerika Serikat; the Kennedys, jesse Jackson, Al Sharpton dan masih banyak lagi.

Kemenangan ini bukan titik akhir dari perjuangan kaum Civil Rights activists di AS, dan sesungguhnya juga bukan kemenangan pertama. Kemenangan kecil demi kemenangan kecil telah terjadi di setiap masa. Dan dengan perlahan tapi pasti dengan perjuangan tokoh yang tersebut di atas. Memang tidak secepat hari berganti, tetapi walaupun seperti sebuah Evolusi (bertahap dan perlahan) harus diperjuangkan seakan akan sebuah Revolusi. Terbukti diperlukan tokoh-tokoh Revolusioner yang menghadirkan diri dan ‘ideals’-nya dengan gegap gempita terkadang penuh kemarahan dan tak jarang terlihat arogan. Ketika seorang Muhammad Ali, menentang perang Vietnam dan menolak diberangkatkan kesana sbg bagian dari wajib militer di kala itu, dia dengan keras menyatakan tidak, dengan lantang mengatakan bahwa vietkong2 di vietnam tidak pernah berbuat salah padanya, justru negara nya (AS) yang selama ini masih menindasnya (dan sesama kulit hitam yang lain). Sangat arogan dan dianggap tidak patriotik dia di kala itu, tapi sesungguhnya bukan pesan itu yg dia maksud, namun adalah pesan untuk mengingatkan AS untuk memberikan persamaan hak dahulu di AS sebelum berharap warga kulit hitam mau mengorbankan nyawanya utk negara. Ketika seorang Martin Luther King yang terlihat selalu anti kekerasan, namun dia meng-organize “the million man march” atau pawai sejuta orang untuk menentang kebijakan segregation (segregasi seperti apartheid) dimana ini sesungguhnya bentuk kemarahan dan show off force walaupun di’kosmetik’i ‘tanpa kekerasan’. Atau ketika seorang Malcolm X berpidato di sebuah universitas dan menyatakan perjuangan persamaan hak harus dilakukan dengan “By Any Means Necessary” atau bila diartikan secara singkat ‘menghalalkan segala cara’ seperti revolusi berdarah.

Semua Perjuangan para kaum Revolusioner itulah yang akhirnya berangsur menghapus kebijakan segregasi AS sehingga tidak lagi seorang kulit hitam duduk di tempat duduk khusus di belakang Bis Kota, atau buang air di WC umum yang terpisah dan lebih jelek dari WC umum kaum kulit putih, dan akhirnya seorang ’skinny kid with a funny name’ (mengutip pidato Obama di Konvensi Demokrat 2004 ketika menjelaskan tentang dirinya) dapat menjadi Presiden Amerika Serikat. Semua ini dapat terjadi karena adanya ‘Pergerakan’ yang dimotori oleh beberapa orang di negeri itu. Seperti juga terjadi di Indonesia, ketika bangsa kita memperjuangkan kemerdekaannya dari penjajah, muncul tokoh2 Revolusioner seperti Bung Tomo, Mohammad Yamin, Soekarno, Bung Hatta, Tan Malaka dan masih banyak lagi. Mereka tampil dengan amarah, tangan mengacung-acung, tangan dikepal, berteriak lantang atau menulis dengan tajam melawan penjajahan. Akhirnya penjajahan pun terhapuskan di bumi Indonesia kala itu. Terjadi lagi di era orde baru ketika menuju reformasi, munculnya perlawanan perlawanan tokoh2 muda maupun yg lain di Indonesia mulai dengan kejadian Malari 73, ITB 78, PDI Mega, PPP yg Mega-Bintang pada pemilu 80-an, Amien Rais bicara suksesi di awal 90-an dan berpuncak dengan jatuhnya Rezim Soeharto. Semua yang tampil, tampil dengan percaya diri, berbicara dengan lantang, menunjukkan perlawanan.

Sesungguhnya dengan segala permasalahan Bangsa yang ada sekarang kita membutuhkan kaum kaum Revolusioner baru, yang mau berjuang untuk ‘persamaan hak’ mungkin bukan dalam konteks rasial namun dalam konteks ‘kelas’. Bangsa ini membutuhkan pejuang pejuang revolusioner yang berjuang demi masyarakat yang tidak dapat menyekolahkan anak2nya setinggi-tingginya dengan murah, berjuang demi tersedianya akses pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat yang membutuhkannya, berjuang demi tersedianya perumahan murah bagi masyarakat berekonomi lemah, berjuang agar anak-anak tidak lagi dipekerjakan di pabrik pabrik, berjuang agar pembagian hasil eksplorasi sumber daya alam kita masuk lebih besar ke kas negara kita daripada masuk ke kas korporasi asing maupun dalam negeri, berjuang agar kapitalisme tidak menjadi sistim ekonomi di negeri ini karena sesungguhnya sistim ekonomi sosial lah yang lebih dekat dengan ajaran agama di negeri yang ber-Tuhan ini. Ah, terlalu banyak yang harus diperjuangkan, tetapi kita tidak kekurangan orang… ada 220 juta orang di negeri ini, mudah-mudahan 4 juta yang sudah cukup berpendidikan, cukup kehidupannya mau bergerak dan memperjuangkan ini, sehingga suatu waktu bukan lagi saham Bumi Resources yang anjlok yang dipikirkan Pemerintah, tetapi bagaimana korban lumpur Sidoarjo dapat kembali hidup selayak-layaknya dan anak-anaknya dapat mengenyam pendidikan setinggi-tingginya dan menjadi agen-agen Pergerakan untuk Perubahan di masa datang tentunya dengan masalah Bangsa yang berbeda dengan masalah yang sekarang, sehingga suatu saat nanti calon Presiden yang dipilih adalah benar-benar putra terbaik Nusantara yang terpilih bukan karena dana kampanyenya terbesar, bukan karena nama belakangnya, bukan karena dukungan korporasi-korporasi penghisap darah rakyat di negerinya tercinta.

Wassalam