Menanti Gebrakan Blok Perubahan

Menanti Gebrakan Blok Perubahan

Rudi Hartono

PEMILU 2009 merupakan momen politik cukup penting. Meski afatisme politik kian meningkat, namun tidak sedikit pula rakyat Indonesia yang berharap adanya perubahan. Pada tingkat politik, tema “perubahan” sudah menjadi sentral dari propaganda politik dan bahan kampanye. Berbarengan dengan kerangka politik itu, sejumlah kekuatan politik pun sudah mendeklarasikan poros atau blok politik, yang tujuannya untuk menjadi kendaraan utama melompati syarat pencapresan.


Pada hari Rabu, 25 Februari 2009, 12 partai politik juga mendeklarasikan poros politik baru, yang kemudian disebut ; blok perubahan. Ke-12 partai politik itu adalah PNBK Indonesia, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, PKNU, Partai Bintang Reformasi, PKDI, Partai Pelopor, PDK, Partai Damai Sejahtera, Partai Matahari Bangsa, Partai Kedaulatan, PSI, dan PPRN. Selain itu, hadir pula Dr. Rizal Ramli yang merupakan salah seorang calon presiden dalam pemilu 2009.

Poros Kekuatan Lama dan Poros Kekuatan Baru

SBY (Blok S)dan Megawati (blok M)sudah lebih dahulu mendeklarasikan poros politiknya. Baik SBY maupun Megawati, oleh banyak kalangan, dikatakan sebagai poros kekuatan lama (status quo). SBY dan Megawati sudah pernah memegang kendali kekuasaan (memerintah). Namun, masa pemerintahan Megawati dan SBY dianggap sebagai bagian dari periode yang gagal. Keduanya sudah terekam dalam memori rakyat sebagai rejim yang tidak “becus” mensejahterakan rakyat.

Diluar Mega dan SBY, klaim kekuatan lama juga dapat ditujukan kepada poros tengah, yang sementara ini coba dibangunkan ulang oleh sejumlah partai-partai islam, seperti PAN, PPP, PBB, dan PKS. Poros tengah berhasil memenangkan Gusdur pada pemilihan presiden. Dan dalam beberapa kali peralihan kekuasaan paska reformasi, partai-partai yang menggagas poros tengah selalu terakomodir dalam pemerintahan; Hamzah Haz (Wapres jaman Mega), dan banyak diantara mereka menjadi menteri dalam kabinet. Fakta ini, yang kemudian menjadikan dasar untuk memasukkan poros tengah ke dalam blok politik kekuatan lama (status quo).

Bergerak dari dinamika pergesekan politik nasional maupun situasi sosial yang melingkupi rakyat Indonesia sekarang ini, sejumlah kekuatan politik baru (partai baru dan partai gurem) mencoba mendirikan poros politik baru. Dalam usaha ini, dapat disebutkan upaya Prabowo (gerindra) untuk menciptakan poros Indonesia raya, ataupun Salahuddin Wahid (Gus Sholeh) yang menjaring capres alternatif melalui Dewan Integritas Bangsa. Usaha-usaha memunculkan figur-figur baru dapat dipandang sebagai upaya positif. Hanya saja upaya-upaya politik ini seperti bergerak pada ruang yang kosong.

Kemudian, kehadiran blok perubahan, yang dideklarasikan 12 parpol, merupakan kemajuan bukan saja karena berani melakukan terobosan politik diluar kerangka kekuatan politik lama (partai besar dan elit-elit lama), tetapi juga keberaniannya untuk membela dua arus politik indonesia, yaitu kekuatan lama (status quo) dan kekuatan baru (progressif). Blok perubahan sendiri diposisikan sebagai blok politik kekuatan baru (progressif).

Berbicara Hambatan

Penyimpulan dua kekuatan politik indonesia dalam pemilu 2009, yaitu blok politik lama dan kekuatan baru, tentu saja, merupakan penyimpulan politik yang perlu diperiksa. pemilahan ini kurang jelas, dan tidak mampu menjelaskan garis pemisah yang tegas antara kekuatan lama dan kekuatan baru. Tentu saja, rakyat akan sulit mengenali dan menguraikan perbedaan mendasar antara kekuatan lama dan baru, menyebabkan potensi blok perubahan menjadi kekuatan politik alternatif turut menjadi buram.

Mengenai hal itu, saya mencoba mengajukan beberapa catatan kritis: pertama, pemerintahan SBY maupun Megawati bertipikal neoliberal. Kunci kegagalan mereka pada saat berkuasa adalah karena menerapkan neoliberalisme. Sehingga, seharusnya kekuatan politik baru menggunakan isu “anti-neoliberalisme” sebagai garis demarkasi.

Kedua, harus diakui bahwa kekuatan politik yang membentuk blok perubahan cukup beragam. Justru karena itu, seharusnya blok perubahan menegaskan sebuah platform politik yang tegas dan jelas, yang berfungsi (1) Sebagai ikatan politik yang menyatukan seluruh kekuatan pada koridor dan jalan yang sama, (2) sebagai cita-cita politik yang harus diperjuangkan dalam segala lini. Disini, saya mengajukan “kemandirian bangsa” sebagai platform politik yang mengikat seluruh kekuatan politik di dalam blok perubahan.

Ketiga, jika perspektifnya adalah kekuatan politik alternatif, buka sekadar meloncati syarat pengajuan capres, maka seharusnya blok perubahan memperluas politik persatuannya dengan merangkul sektor-sektor sosial yang lebih luas, terutama korban neoliberalisme, seperti serikat buruh, organisasi petani, mahasiswa, organisasi miskin kota, pengusaha nasional, dan lain-lain.
Selain itu, tekanan-tekanan politik ditingkatan elit saja tidak cukup untuk menaikkan dukungan dan memenangkan perimbangan kekuatan. Perlu dukungan dari politik mobilisasi dan keterlibatan aktif pada perjuangan-perjuangan rakyat.

Rudi Hartono, aktivis Politik, pengelola Jurnal Arah Kiri, Jurnal NEFOS (Analisis Amerika Latin) dan Redaksi Berdikari Online.

Mencari Ruang Kosong atau Membokongi Realitas? Tanggapan untuk Catatan KOMPAS

Mencari Ruang Kosong atau Membokongi Realitas? Tanggapan untuk Catatan KOMPAS

Harian KOMPAS telah memberikan ulasan akhir tahun mengenai gerakan mahasiswa (GM) Indonesia, yang dimuat di edisi 10 Desember 2008, dengan judul “ Ruang Kosong Gerakan Mahasiswa, dengan penulis, M Hernowo. Menurut saya, catatan evaluatif kompas yang diolah dari berbagai sumber, terutama aktifis mahasiswa dari organisasi pergerakan Cipayung, belum bisa dijadikan kesimpulan objektif terhadap kondisi gerakan mahasiswa Indonesia saat ini.

Dalam catatan tersebut, disebutkan bahwa penyebab kemunduran GM adalah gerakan mahasiswa tidak punya ruang kosong dalam mengolah gerakan, kapasitas organisasional, dan orientasi politiknya. Beberapa ruang –ruang yang sebelumnya di isi oleh gerakan mahasiswa, seperti memperjuangkan melawan kediktatoran orba, sudah dimasuki juga oleh sektor sosial yang lain, termasuk partai politik, sehingga ada kesan mahasiswa mengalah.


Memperdebatkan Ruang Kosong

Menurut saya, istilah ruang kosong merupakan konsep yang absurd. Menurut saya, perkembangan sosial masyarakat, yang meliputi relasi sosial, ekonomi, dan politik, merupakan ruang utama dari gerakan mahasiswa. Dengan melirik sejarah, GM tidak pernah lepas dari kontesk ekonomi dan politik yang melingkupinya. Kendati GM banyak dipicu oleh momentum-momentum politik, tetapi kelihatan jelas bahwa gerakan mahasiswa selalu mencoba mendefenisikan persoalan yang dihadapi rakyat, pemihakan politik, serta kecakapan dalam mengarahkan tujuan-tujuan pergerakan.

Sekarang ini, menurut saya, ruang gerakan mahasiswa belum jauh bergeser dari agenda perjuangan sebelumnya. Persoalan ketertindasan ekonomi dan politik, terutama yang dirasakan mayoritas rakyat, merupakan problem pokok yang pernah teratasi sejak era kolonia, Indonesia merdeka, hingga jaman reformasi ini. Inilah ruang kontestasi gerakan mahasiswa. Yang berbeda adalah perumusan strategi politik, yakni seni mendefenisikan siapa kawan, siapa musuh, dan sektor tertentu yang perlu dirangkul dalam fase histories tertentu.

Kemunduran dan kemajuan (uprising) gerakan bergantung pada kesanggupan GM merumuskan tujuan dan orientasi politiknya, cara pandang (analisis) terhadap situasi yang berkembang, struktur sumber daya (ideology dan logistic), serta kemampuan merumuskan strategi dan taktik perjuangan.
Sehingga pencarian ruang kosong, seperti yang dimaksudkan artikel tersebut, lebih bermakna pelarian mahasiswa dari situasi konkret yang dihadapinya. Hal semacam ini sudah menjadi langganan bagi organisasi cipayung, karena ketidakmampuan mereka menemukan alat analisa, konsep dan orientasi politik, sumber pendanaan yang cukup independent, serta merumuskan strategi dan taktik perjuangan.

Tantangan Gerakan Mahasiswa

Beberapa tawaran yang diajukan oleh sejumlah pimpinan organisasi mahasiswa Cipayung bukan menjawab persoalan utama gerakan. Cara pandang mereka dominan masih dipengaruhi, setidaknya yang diwariskan oleh orde baru, bahwa tugas menjadi aktifis pergerakan adalah temporer (hanya semasa menjadi mahasiswa), sehingga senantiasa berfikir bahwa GM hanya merupakan batu loncatan meniti karir politik di negeri ini. Tak heran, kelompok cipayung lebih banyak berjibaku pada masalah remeh temeh politik, ketimbang menyusun konsep dan orientasi gerakan yang sifatnya strategis.

Menurut saya, setidaknya beberapa persoalan berikut merupakan tantangan utama pergerakan; pertama, kemiskinan dan persoalan sosial yang dialami oleh rakyat mungkin sudah sampai pada taraf yang paling dasar, serta sudah tak dapat lagi mentoleransi perubahan harus menunggu 2014, atau seterusnya. Kedua, sudah lama suara-suara politik dan aspirasi kalangan bawah seperti pekerja, petani, kaum miskin kota, dan sektor sosial termarginalkan lainnya tidak terdengar dalam kancah politik formal, terutama di Parlemen dan jabatan-jabatan politis. Suara sektor sosial tertindas begitu nyaring terdengar di jalanan, tapi tidak terserap dan menjadi agenda perdebatan di pusat-pusat pengambilan kekuasaan (parlemen dan eksekutif). ketiga, partai yang menjadi alat politik massa untuk mengekspresikan cita-cita masa depan, ternyata tidak punya infrastruktur ideology yang jelas. Mereka bertarung atas dasar kepentingan pribadi dan golongan, bukan berbasiskan kepentingan rakyat.

Kedepan, seharusnya gerakan mahasiswa mulai menciptakan alat politik bersama, yang merangkai bukan saja aktifis mahasiswa, tapi sektor sosial lainnya (pekerja, petani, miskin kota, dan pengusaha nasional) yang menjadi korban neoliberalisme. Alat politik bersama ini, entah berbentuk blok politik, partai, atau persatuan, akan menjadi kendaraan politik permanen, untuk mengantarkan gerakan mahasiswa pada pencapaian terminal akhir; Indonesia yang makmur dan mandiri!