Selebaran Anti-Neoliberalisme

Jangan Pilih Capres-Cawapres Pro-Neolib,

Pilihlah Meraka Yang Pro Kemandirian Bangsa dan Pro-Rakyat!

Apa itu neoliberalisme? Neoliberalisme adalah istilah yang dapat disamakan dengan kolonialisme, imperialisme, dan penjajahan. Dimana letak penjajahannya? Sebetulnya, penjajahan itu hadir dan nampak jelas dalam kehidupan keseharian kita; gedung-gedung tinggi dan mewah tetapi menggunakan nama dan bendera asing; kekayaan alam kita (minyak, gas, batubara, mineral, dsb) di eksploitasi oleh perusahaan asing; bank-bank sebagain besar dikuasai asing sehingg “ogah” menyalurkan kredit ke rakyat miskin; pemukiman kumuh dan rumah-rumah rakyat digusur, kemudian digantikan dengan mall dan hotel mewah. Akhirnya, karena neoliberalisme, asset nasional banyak dinikmati oleh bangsa asing dan hanya 10% orang Indonesia (kaum kaya dan mandor-mandor neolib di Indonesia). Sementara itu, kata Bank Dunia, jumlah penduduk Indonesia yang hidup dalam kemiskinan mencapai 50% atau pendapatannya kurang dari 2 USD (dollar). Padahal, nilai 2 USD (dollar) setara dengan nilai subsidi seekor sapi di AS dan Eropa. Jadi, dibawah pemerintahan SBY, rakyat Indonesia dihargai atau disejajarkan dengan seekor sapi.

Di bawah neoliberalisme, potensi orang untuk kehilangan pekerjaan atau menganggur cukup tinggi, karena kesempatan kerja diliberalkan---istilah ilmiahnya pasar Tenaga kerja yang fleksibel. Tidak ada jaminan pekerjaan yang sifatnya tetap dan layak, sementara semua pekerja di berbagai perusahaan ditetapkan sebagai “pekerja kontrak” atau outsourcing. Jadi, selama pemerintahannya masih menganut neolib, maka tidak akan ada yang namanya pekerjaan tetap dan layak (berupah layak). Tidak heran, pada tahun 2008, terdapat 69% rakyat Indonesia yang bekerja serabutan (tukang ojek, tukang parkir, tukang cuci, PKL, buruh bangunan, buruh angkut, dsb) setiap harinya, dan 8,14 % orang yang bekerja kurang dari 1 jam dalam seminggu. Relakah anda menggadaikan masa depan anda dengan memilih capres –cawapres pro neoliberal?

Dalam Neoliberalisme, karena pasarlah yang menjadi tuannya, maka segala sesuatu ditentukan berdasarkan kompetisi dan kemampuan. Artinya, hanya mereka yang kuat dan memiliki skill yang bisa bertahan hidup, sementara mereka yang lemah dan tanpa skill harus rela menerima nasib; miskin dan menganggur. Padahal, menurut Undang-Undang Dasar, negara bertanggung jawab untuk menciptakan kesejahteraan umum (rakyat) dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Di bawah pemerintahan yang menganut neolib, semua bentuk jaminan sosial dan subsidi bagi orang miskin dihapuskan. Setelah itu, untuk mengerem terjadinya “kemarahan sosial” maka diperkenalkanlah program sogokan seperti BLT, BOS, PNP-mandiri, dan KUR. Semua program pemerintah SBY itu didanai melalui utang luar negeri. Jadi, ketika anda menerima “santunan” 100 ribu per-bulan, maka negara akan membayarnya kepada Bank Dunia dan ADB, melalui pencabutan subsidi (kenaikan BBM), kenaikan TDL, dan kenaikan harga sembako. Jadi, anggaran yang semestinya diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat (pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, dsb), justru dipergunakan untuk membayar cicilan utang luar negeri dan bunganya. (diperkirakan, tiap tahunnya pemerintah SBY membayar 15-20 trilyun pertahun untuk Utang Luar Negeri. Untuk tahun 2009, SBY berencana untuk membayar utang luar sebesar US$10,1 miliar, yang terdiri dari pokok utang sebesar US$7,1 miliar, dan bunga US$3,0 miliar)

Di bidang pendidikan, biarpun ada dana BOS yang berhasil menggratiskan pendidikan di jenjang SD, tetapi pendidikan menengah sampai perguruan tinggi diserahkan kepada pasar bebas. Akibatnya, tingkat putus sekolah di Indonesia sangat tinggi. misalnya, menurut data resmi yang dihimpun dari 33 Kantor Komnas Perlindungan Anak (PA) di 33 provinsi, jumlah anak putus sekolah pada tahun 2007 sudah mencapai 11,7 juta jiwa. Dalam tahun 2008 angka tersebut meningkat, karena terjadi pertambahan putus sekolah sekitar 841.000 siswa sekolah dasar dan 211.643 siswa SMP/madrasah tsanawiyah. Jadi, dibawah pemerintahan SBY (neoliberal), rakyat hanya boleh berpendidikan SD, tapi tidak mendapat kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi (menengah sampai perguruan tinggi).

Lantas, jika demikian, apakah kita masih punya jalan keluar dari persoalan ini. Jawab kami; masih ada dan sangat besar. Dalam pilpres ini, kubu yang jelas-jelas neoliberal hanya satu; pasangan SBY-Budiono. Sementara, pasangan capres diluar SBY-Budiono sedang menjajikan harapan; yang satu adalah industrialis yang hendak membuat bangsa Indonesia lebih mandiri, sedangkan yang satunya hendak menciptakan ekonomi kerakyatan yang memakmurkan rakyat. Trus, Apa yang harus dilakukan rakyat? bangun wadah persatuan di tingkat RT/RW dan kampung, dan mulai kampanyekan bahaya neoliberalisme. bilang kepada tetangga, kerabat, dan teman-teman ada; “Jangan coba-coba memilih capres neolib, karena dapat menimbulkan kemiskinan, busung lapar, pengangguran, PHK massal, kenaikan harga sembako, dan penggusuran,”.

Bangun Persatuan Nasional Hadang Capres-Cawapres Pro-Neoliberalisme

^{Fakta-fakta ekonomi dunia selama periode akhir tahun 2008 hingga pertengahan tahun 2009 menunjukkan bahwa kapitalisme neoliberal telah hampir habis masanya. Setelah lebih seperempat abad mengakumulasikan kekayaan dunia di tangan segelintir CEO1 dan menciptakan kemiskinan akut di negara-negara dunia ketiga2, kini neoliberalisme harus mendapatkan batunya}

^{Di Indonesia, dampak buruk penerapan neoliberalisme benar-benar terasa dan mengerikan bagi kehidupan 230 juta penduduk Indonesia. Wajar, jika kemudian, berbagai sektor sosial dan kelompok masyarakat menyuarakan penolakannya terhadap neoliberalisme.}

^{Dengan neoliberalisme, kehidupan ekonomi sepenuhnya ditentukan oleh pasar, dimana keputusan-keputusan dan kepentingan kolektif disubordinasikan dibawah kepentingan segelintir orang—para oligharki perusahaan financial dan pemilik perusahaan multinasinonal. Akibatnya, asset dan sumber daya hanya dinikmati oleh segelintir orang, yang kalau di Indonesia hanya dirasakan oleh kurang dari 10% dari penduduk Indonesia. sementara mayoritas penduduk, terutama kalangan bawah, harus terlunta-lunta dan terombang-ambing dalam kehidupan ekonomi yang begitu sulit.}

^{Bukan itu saja, neoliberalisme juga tidak punya kepentingan untuk pembangunan sosial dan pengembangan kapasitas produktif individu. Selama beberapa tahun terakhir, pemerintahan neoliberal, SBY, begitu agressif memotong subsidi sosial, memprivatisasi sejumlah BUMN, menerapkan deregulasi dan liberalisasi pada segala sektor ekonomi, sehingga menyebabkan perekonomian nasional hancur berantakan. Tidak aneh, dalam lima tahun masa pemerintahan SBY, telah terjadi pelambatan pertumbuhan industri manufaktur, yaitu dari 7,2% (2004) menjadi 5,1% (2007), dan diperkirakan turun lagi menjadi 4,8% (2008). Akibatnya sudah bisa ditebak, produktifitas nasional terus menerus merosot berjalan pararel dengan PHK massal.}

^{Produktifitas rakyat Indonesia merosot. Selain gejala deindustrialisasi yang mendorong peningkatan PHK, tidak adanya program pemerintah dalam mengembangkan sektor pertanian dan memperluas lapangan kerja, menjadi penyebab mayoritas rakyat Indonesia tidak bekerja atau menganggur. Lihat saja, misalnya, pada tahun 2008 terdapat terdapat 69% rakyat Indonesia yang bekerja serabutan (tukang ojek, tukang parkir, tukang cuci, PKL, buruh bangunan, buruh angkut, dsb) setiap harinya, dan 8,14 % orang yang bekerja kurang dari 1 jam dalam seminggu.}

^{Lantas, dengan demikian, kita tidak bisa lagi berharap pada sistim yang sudah terbukti gagal. Meskipun sudah terbukti gagal, masih ada capres dan cawapres yang mencoba mengadvokasi dan melanjutkannya, yaitu pasangan SBY-Budiono. Meski tidak begitu eksplisit, tapi program ekonomi tawaran SBY-Budiono masih kental berbau neolib, meskipun dibungkus dengan nama “ekonomi kerakyatan. Diluar SBY-Budiono yang jelas-jelas neolib, terdapat pasangan industrialis (JK-WIN) yang bervisi membangun kemandirian bangsa, dan juga pasangan nasionalis (Megapro) yang bervisi membangun ekonomi kerakyatan.}

Visi kedua pasangan tersebut, bagaimanapun, perlu diapresiasi secara positif sebagai bentuk respon politik kapitalis nasional terhada^{p dampak buruk neoliberalisme. Selain itu, hal ini harus dipandang sebagai salah satu tenaga pendorong untuk memperkuat blok anti-neoliberalisme di Indonesia.}

Untuk itu, menjadi penting dan wajib bagi seluruh gerakan rakyat maupun elit politik yang bertarung dalam pilpres untuk menghadangnya. ^{Menghadang SBY-Budiono adalah menghadang Neoliberalisme. Untuk itu, seluruh energi politik yang punya komitmen menentang SBY-Budiono dan agenda neoliberalnya, harus dipersatukan. Maka, kami menganjurkan agar kedua pasang capres dan cawapres diluar SBY, yaitu Mega-Pro dan JK-Win, untuk bersatu. Hanya dengan persatuanlah kita menjadi kuat, dan dengan itu kita bisa menghadang neoliberalisme.}

^{Sementara itu, dalam hal program, kedua capres dan cawapres yang “mengaku” anti neolib ini belum juga konkret. Menurut kami, ada beberapa hal yang perlu dijawab dengan tegas oleh para kandidat tersebut:}

1. ^{Menciptakan garis demarkasi (pembeda) yang jelas dan terang antara mana yang pro-neoliberal dan mana yang anti neoliberal. Untuk ini, kubu anti neoliberal harus menelanjangi tanpa ampun watak dan tujuan sejati dari kubu neoliberalisme.}

2. ^{Bagaimana menjamin persoalan kesejahteraan rakyat dan pembangunan kapasitas produktifnya. Untuk melakukan ini, kubu anti-neoliberal tidak bisa hanya dengan bersandar pada janji-janji abstrak, tetapi mulai memformulasikan program yang terang dan jelas berpihak kepada rakyat.}

3. ^{Untuk menumbangkan dan mengalahkan neoliberalisme dan kaki tangannya, maka kubu anti-neoliberal harus mendukung politik mobilisasi rakyat dan partisipasi politik rakyat, baik dalam menstimulasi perjuangan sosial ekonomi maupun dalam pengambilan keputusan politik.}

^{Bagi kami, Sukarelawan Perjuangan Rakyat untuk Pembebasan Tanah Air (SPARTAN), solusi dan jalan terang untuk mengeluarkan rakyat dari persoalan sosialnya adalah Tri-Panji Persatuan Nasional, yang berisikan program; Nasionalisasi Perusahaan Tambang Asing, Penghapusan Utang Luar Negeri, dan Industrialisasi Nasional untuk kesejahteraan rakyat.}

Selain itu, kami ^{menilai, kedua pasangan capres anti neoliberal belum punya program yang konkret dan tegas untuk mencapai bangsa yang mandiri dan berdaulat, serta pro-rakyat. Adapun point-point kritik kami, adalah sebagai berikut;}

^{Pertama, kedua pasang capres belum tegas sikap politiknya dalam memutus hubungan dengan lembaga internasional penopang neoliberalisme, seperti IMF, WTO, dan Bank Dunia. Selain itu, para kandidat juga belum tegas untuk menghentikan paket kebijakan liberalisasi ekonomi, termasuk mencabut perundang-undangan yang berbau pro-liberalisasi, seperti UU Migas, UU Minerba, UU penanaman modal, UU BHP, UU ketenaga kerjaan, UU Bank Indonesia, dan sebagainya. Selain itu, bentuk-bentuk kesepakatan perdagangan bebas, baik dengan WTO maupun regional dan bilateral, harus dihapuskan.}

^{Kedua, Pemulihan peran negara yang lebih besar sebagai alat untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Dengan kekuasaan politik ditangannya, negara punya kesempatan untuk menjalankan kedaulatan ekonomi (nasionalisme ekonomi) bagi rakyatnya, meliputi;}

1. ^{Mengambil alih kontrol terhadap sumber daya alam dari tangan asing, khususnya di sektor pertambangan (migas, mineral, batubara, dll), telekomunikasi, industri baja dan aluminium, industri kertas, dan lain sebagainya.}

2. ^{Me-renasionalisasi perusahaan-perusahaan layanan publik (air, listrik, transportasi, dsb), serta memperkuat anggaran untuk aspek pelayanan public agar bisa diakses seluruh rakyat.}

3. ^{Menciptakan regulasi terhadap aktivitas perdagangan, investasi, dan arus keluar masuk capital. Selain itu, pasar financial dan tenaga kerja harus diatur supaya bisa memperkuat sektor real (industrialisasi).}

4. ^{Merubah orientasi ekonomi dalam hal ekspor maupun Impor. Misalnya, menghentikan kegiatan ekspor baham mentah ke negara-negara maju, tetapi memprioritaskan pembangunan industri pengolahan di dalam negeri, sehingga bisa memberi multiplier effect bagi rakyat, seperti peningkatan nilai tambah, pembukaan lapangan kerja, serta penyedia bahan baku bagi industri.}

^{Ketiga, meningkatkan partisipasi politik rakyat dalam kehidupan politik dan pembangunan. Rakyat mulai diajak membicarakan persoalannya dan mencarikan solusinya secara bersama-sama. Sudah saatnya rakyat menjadi subjek, bukan lagi sekedar dijadikan objek dari proses pembangunan. Model-model demokrasi partisipatif dan konsultatif sudah harus diberi tempat.}

^{Secara umum, kami menyatakan beberapa point sikap kami mengenai penyelenggaraan pilpres 2009;}

1. ^{Menyerukan kepada seluruh kekuatan politik, sektor-sektor sosial rakyat Indonesia, untuk membangun persatuan melawan capres dan cawapres pro-neoliberalisme (SBY-BUDIONO);}

2. ^{Menyerukan kepada Capres-cawapres (yang) anti neolib, baik kubu JK-WIN maupun MEGA-PRO, untuk membangun persatuan nasional menghadapi pasangan capres-cawapres pro-neolib;}

3. ^{Menyerukan kepada capres anti-neoliberal untuk konsisten mengusung program jalan keluar rakyat Indonesia, yaitu Tripanji Persatuan Nasional; Nasionalisasi Industri Pertambangan, Penghapusan Utang Luar Negeri, dan Industrialisasi Nasional (bangun pabrik) untuk kesejahteraan rakyat;}

4. ^{Menyerukan kepada capres anti-neolib untuk membangun gerakan dan struktur anti neoliberalisme hingga ke kampung-kampung, RT/RW, kampus-kampus, dan pabrik;}

5. ^{Menyerukan kepada capres-cawapres anti neolib untuk membangun kontrak politik terbuka terhadap seluruh rakyat Indonesia, terutama mengenai pemenuhan hak dasar rakyat; sembako (pangan), energi, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan sebagainya.}

6. ^{Menyerukan kepada seluruh kekuatan-kekuatan progressif dan sektor-sektor rakyat korban neolib di seluruh Indonesia, untuk bahu-membahu membangun wadah bersama (front persatuan) anti neoliberalisme;}

^{Demikian statemen ini kami buat. Atas kerjasamanya, kami mengucapkan banyak terima kasih.}

Bukan Memilih Capres-Cawapres Pro-Neoliberal, Tetapi Memperjuangkan Kemandirian Bangsa

Neoliberalisme dapat menimbulkan kemiskinan, pengangguran, pendidikan mahal, kesehatan mahal, dan PHK massal. Pesan layanan ini disampaikan kepada seluruh Rakyat Indonesia.

*****

Beberapa hari terakhir, media massa (cetak dan elektronik) banyak memberitakan soal neoliberalisme. Bagi sebagian rakyat Indonesia, istilah neoliberalisme merupakan hal yang baru dan jarang terdengar. Untuk itu, sebagian diantara kita hendak mengetahui lebih banyak apa itu neoliberalisme? dan apa pengaruhnya bagi kehidupan rakyat Indonesia?

Neoliberalisme merupakan sebuah teori dalam ilmu ekonomi. Menurut faham ini, setiap individu dan swasta harus dibebaskan mengembangkan kewirausahaan (baca; bisnis) melalui kompetisi bebas, perdagangan bebas, dan pasar bebas. Seperti kita ketahui, setiap orang belum tentu punya kemampuan dan modal yang sama, sehingg kompetisi selalu melahirkan: yang lebih kuat akan menang, sedangkan yang kalah akan jatuh miskin dan sengsara.

Selain itu, bagi neoliberalisme, peran negara harus dikurangi karena dapat mengganggu persaingan bebas. Akibatnya, penganut neoliberal selalu memaksa negara mengurangi perannya dalam memberikan layanan publik dan subsidi sosial. Dalam neoliberalisme, segala sesuatunya akan diserahkan kepada swasta, termasuk pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Tidak mengherankan, neoliberalisme justru melahirkan pendidikan yang kian mahal, rumah sakit tidak bisa dijangkau orang miskin, dan lain-lain.

Pemerintahan SBY sering disebut pemerintahan neoliberal. Berikut beberapa ciri kenapa pemerintahan SBY disebut sebagai pemerintahan neoliberal;

pertama, Memotong subsidi sosial. Selama pemerintahannya, SBY berkali-kali memotong subsidi sosial bagi orang-orang miskin, seperti pencabutan subsidi BBM (sehingga BBM naik 3 kali), pencabutan subsidi pupuk (sehingga terjadi kelangkaan pupuk), pencabutan subsidi pendidikan, pencabutan subsidi kesehatan, dan lain-lain. Sebagai gantinya, pemerintah kemudian mengeluarkan Bantuan Lansung Tunai (BLT) sebagai sogokan dan nilainya lebih kecil.

selain itu, APBN juga terus menerus dipaksa untuk alokasi pembayaran utang luar negeri. Karena sebagian besar anggaran APBN dipakai untuk membayar utang, maka anggaran untuk pembangunan berkurang (defisit).

Kedua, melakukan privatisasi (penjualan) terhadap puluhan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Untuk sekedar diketahui, hanya dalam setahun, pemerintahan SBY menjual 44 BUMN. Apalagi, privatisasi kali ini disertai penjualan seluruh saham 14 BUMN industri, 12 BUMN kepada investor strategis, dan beberapa BUMN lainnya kepada asing. Apa dampaknya bagi rakyat? privatisasi biasanya disertai pengurangan jumlah pekerja, sehingga mendorong terjadinya PHK massal. Selain itu, penjualan BUMN seperti telkom menyebabkan biaya atau harga komunikasi makin mahal.

Ketiga, liberalisasi perdagangan. Semenjak SBY berkuasa, kebijakan perdagangan bebas berlansung cukup gencar. Banyak bahan mentah yang dibutuhkan rakyat Indonesia justru diluar ke pasar internasional, sementara kebijakan impor justru menghancurkan produk dan komoditi dalam negeri. Perlindungan terhadap petani dan produsen lokal juga dihapuskan, akibatnya mereka menderita dan diambang kehancuran.

Keempat, deregulasi, yaitu penghilangan peraturan pemerintah yang menghambat perusahaan asing dan swasta. Jadi, UU yang dianggap cukup melindungi rakyat dihapuskan, kemudian digantikan dengan UU yang pro-pengusaha asing dan swasta seperti UU migas, UU ketenaga kerjaan, UU BHP (penswastaan pendidikan), UU minerba, dan lain-lain.

Jadi, neoliberalisme adalah kebijakan yang sudah lama memiskinkan rakyat, mendorong tingginya pengangguran, serta PHK massal. Untuk itu, supaya kita dapat menghentikannya, maka rakyat Indonesia jangan memilih capres dan cawapres yang mengusung kebijakan neoliberalisme; SBY-Budiono.