Menjadi Oposisi Ideologis

Menjadi Oposisi Ideologis

Pada diskusi bertajuk "Membangun Tradisi Oposisi Politik" di Kantor Centre for Dialogue and Cooperation among Civilizations (CDCC), Kamis (23/7), Guru Besar Ilmu Politik Universitas Islam Syarif Hidayatullah, Bahtiar Effendy, menyatakan, bahwa tidak ada keseriusan dalam membangun kekuatan oposisi saat ini. Lebih lanjut ia nyatakan, bahwa jikapun kelak terbangun, kekuatan oposisi sebaiknya tidak hanya dilakukan di jalanan, tetapi juga di parlemen Pada saat dan tempat yang sama, pengamat ekonomi Aviliani menyatakan dengan tegas bahwa oposisi yang kelak terbangun harus dapat merancang APBN-nya sendiri. Oposisi jangan berjalan tanpa solusi, juga jangan berbuat setengah-setengah, seperti pada kasus PDI-P dan proyek BLT. Seruan komisaris perempuan Bank Rakyat Indonesia ini tak lain adalah seruan yang juga ideologis—demi profesionalisme oposisi. Seruan-seruan untuk menjadi oposisi yang baik telah mulai muncul. Apakah mungkin terbentuk sebuah kekuatan oposisi yang ideologis, kuat (bergandengan di parlemen dan jalanan), dan solutif (memiliki proyeksi ekonomi politik) di negeri ini? Oportunis vs Ideologis Berbicara oposisi tentu harus berbicara tentang sang pemenang pilpres 2009 atau inkumben. Disadari benar (bahkan oleh inkumben sendiri), inkumben dikelilingi oleh kaum-kaum politik yang oportunis, bukan yang ideologis. Mereka, para pendukung inkumben, sejatinya adalah kumpulan para makelar atau broker ekonomi yang berjubah partai politik. Fantasi mereka akan kekuasaan tak lain disebabkan oleh nafsu untuk mengambil sebesar-besarnya manfaat bagi diri dan kelompoknya saja. Karena itulah kekuatan ini tidak akan pernah benar-benar bersatu sampai pada akar rumput, paling hanya pada pucuk pimpinan-pimpinannya saja. Inkumben sadar benar karakter ini, perbedaannya hanyalah: ia mampu mengelolanya. Tapi sejauh mana ia dapat mengelola nafsu? Kaum politik yang ideologis akan berlaku berbeda. Ideologi dan idealisme akan memaksa mereka untuk merapatkan barisan; mengadakan pelatihan-pelatihan atau workshop-workshop politik bersama skala nasional dan local; menjalin kekuatan hingga ke parlemen-perlemen di kota/kabupaten; melakukan aksi demonstrasi bersama di saat ada warga konstituen yang tertindas negara; membentuk posko-posko advokasi bersama hingga ke level kampung; menggalang kerjasama ekonomi di pedesaan untuk melumpuhkan monopoli pupuk; dan masih banyak aktivitas gotong royong lainnya. Di bawah kubu oposisi yang ideologis, parlementer ataupun ekstra parlemen hanyalah dua lapangan yang bersebelahan. Sebagai contoh. Jika pada masa kampanye pilpres 2009 kemarin, kubu yang sekarang menjadi oposisi bergandengan memblejeti inkumben dengan tudingan yang cukup ideologis: sebagai antek neolib, kini (saat menjadi oposisi) sudah menjadi tugas mereka untuk melawan neolib yang mewujud dalam kehidupan sehari-hari. Atau secara lebih praktisnya, sudah seharusnya PDI-P, Hanura, dan Gerindra bersatu di parlemen untuk berkomitmen mencabut seluruh undang-undang produk neoliberal (semisal UU BHP). Sementara di luar gedung parlemen, massa mereka (PDI-P, Hanura, dan Gerindra) bersatu, tumpah ruah di jalan-jalan, melakukan rapat-rapat akbar, melakukan pawai-pawai, menyelenggarakan diskusi di level ranting untuk mendukung politik para perwakilan mereka di parlemen. Jika itu yang terjadi. Maka, tak terhindarkan, pertarungan politik sepanjang tahun 2009 hingga 2014 adalah pertarungan kaum oposisi yang ideologis melawan kaum pendukung inkumben yang oportunis. Namun oposisi itu sendiri haruslah dapat melahirkan solusi. Karena, jika tidak ada solusi, oposisi hanya menjadi anjing yang menggonggong (sementara khafilah berlalu). Solusi Ideologi akan terus melahirkan solusi untuk setiap jengkal persoalan rakyat dari Sabang Merauke, dari Timor sampai ke Talaud. Ideologi juga akan selalu mencari penyebab tipisnya kedaulatan bangsa kita di banding bangsa-bangsa lain di dunia (idiom Bung Karno, yang menyebut Indonesia sebagai “koeli di antara bangsa-bangsa” dan bangsa Indonesia sebagai bangsa “koeli” menemukan relevansinya). Itulah karakter yang paling membedakannya dengan oportunisme: yang hanya berbicara tentang kekuasaan. Kaum oportunis selalu menganggap sepi keduanya, tidak ada masalah, maka karena itu harus dilanjutkan—sepanjang mereka berkuasa. Menurut kaum ideologis, solusi untuk ketahanan energi dan keberlanjutan industri nasional adalah renegoisasi kontrak pertambangan dan energi. Semua itu adalah demi digdayanya industri nasional. Berbeda dari kaum oportunis. Mereka tidak pernah diuntungkan dengan tindakan nasionalis tersebut, karena mereka juga banyak “bermain” sebagai broker atau makelar pertambangan. Mereka bukan kaum industrialis, karena itu tidak ada solusi. Bagi kaum broker dan makelar, Indonesia lebih baik menjadi kubangan komoditi impor. Atau soal yang lain, tentang amanat pembukaan UUD 1945 untuk “..mencerdaskan peri kehidupan bangsa..”. Pada masa lalu, pemimin Revolusi Rusia V.I. Lenin pernah berkata, negara tidak perlu berhemat-hemat untuk mencerdaskan rakyatnya. Solusi untuk menggratiskan segala sesuatu tentang pendidikan adalah lewat penjadwalan ulang pembayaran bunga dan cicilan utang luar negeri. Kaum oportunis lain berbeda solusi. Mereka akan cool berkilah, bahwa pendidikan yang layak adalah yang mahal (komersialitas). Berbeda solusi itu biasa. Asal jangan tanpa solusi. Rakyat dan sejarah yang akan menghakimi kejituan sebuah solusi. Dengan “menjadi”-nya sebuah oposisi yang ideologis, tak ayal lagi kehidupan perpolitikan nasional akan lebih sehat, tidak lagi hanya sekedar dagang sapi. Agar rakyat tidak lagi apatis. Selamat me-Lanjutkan!

Korupsi Produk Struktur Sosial Feodalisme

Di Indonesia. praktek korupsi semakin marak dan vulgar di mata publik. Korupsi yang terjadi meluas dan menjangkiti hampir seluruh lembaga negara, sehingga sangat susah menemukan lembaga negara yang benar-benar bersih. Kasus suap yang menimpa jaksa Urip Trigunawan merupakan aib bagi lembaga penegakan hukum di Indonesia. belum lepas ingatan masyarakat pada kasus tersebut, anggota DPR, Amin Nasution, tertangkap tangan menerima suap dari sekda bintan, Azirwan, terkait kasus pengalihan hutan lindung menjadi pusat kota. Rentetan kejadian diatas sudah cukup untuk menjadi bukti untuk membenarkan temuan lembaga Transfarancy International yang menyebutkan bahwa DPR merupakan lembaga terkorup di Indonesia.

Karena kasus ini pula, seharusnya DPR harus membatalkan niatnya untuk menggugat grup band SLANK, karena lirik lagu “gossip jalanan” yang dianggap melecehkan lembaga DPR. Apa yang selalu disangkal dan mau ditutup-tutupi oleh DPR lama kelamaan semakin terbongkar dihadapan publik. Kejadian ini berkecenderungan membawa reputasi DPR sebagai sebuah lembaga perwakilan rakyat semakin menurun dimata rakyat.

Akar Politik Korupsi

Korupsi dapat diartikan secara sederhana sebagai penyelewengan kekuasaan, untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Dari segi psikologis, korupsi terutama di motivasi oleh watak keserakahan dan niat untuk memperoleh atau memperkuat kekuasaan. Korupsi menurut Patrick Glynn, Stephen J. Korbin dan Moises Naim muncul akibat perubahan politik yang sistematik, sehingga memperlemah atau menghancurkan tidak saja lembaga sosial politik, tetapi juga sistem hukum. Pemikir Jack Bologne mengatakan, akar penyebab korupsi ada empat: Greed (keserakahan), Opportunity( celah dari sistem yang memberikan peluang korupsi), Need (kebutuhan hidup yang konsumeristis), dan Exposes( bentuk penghukuman yang tidak membuat ampun). Seorang pemikir ternama umat islam, Rahman Ibn Khaldun mengatakan bahwa akar penyebab korupsi adalah nafsu untuk hidup bermewah-mewah di kalangan kelompok yang berkuasa.

Terlepas dari semua pemikiran tersebut, korupsi dalam struktur budaya Indonesia terlahir dari bentuk masyarakat feudal. Kelahirannya di bidani oleh sebuah struktur sosial hirarkhis, dimana kekuasaan yang berada diatas mengumpulkan kekayaan dengan menghisap struktur sosial dibawahnya. Dari sini muncul kebiasaan menyetorkan “upeti” kepada raja, biasanya sebagai symbol ketataatan/kesetiaan. Bagi raja, upeti bukan hanya bermakna nilai kekayaan yang terkumpul, akan tetapi, juga bermakna pengakuan mayoritas terhadap kekuasaannya. Ketika kolonialisme masuk ke Indonesia, tradisi ini sepenuhnya tidak pernah diputus. Malahan administrator belanda memanfaatkan budaya ini untuk memperkuat dan memaksimalkan profit keuntungannya. Istilah “pangreh praja” merujuk kepada administrator hindia-belanda yang direkrut dari para bupati, patih, wedana dan lain-lain. Setelah Indonesia merdeka, bentuk budaya lama (korupsi) tidak terhapus oleh kelahiran budaya baru yang progressif. Penyebabnya adalah lapisan sosial yang banyak mengisi jabatan pemerintahan setelah Indonesia merdeka masih didominasi kaum priayi. Sebuah kelompok elit Jawa yang banyak menikmati status sosialnya dari kerja dan pengabdian masyarakat bawah.

Menurut Pramoedya Ananta Toer, salah satu persoalan yang melatarbelakangi korupsi adalah lemahnya produktifitas dan sebaliknya, nafsu untuk mengkonsumsi sangat kuat. Sehingga korupsi bukan hanya melingkupi lembaga negara tetapi masuk kedalam hampir seluruh struktur sosial masyarakat Indonesia.

Memberantas Korupsi

Memberantas korupsi yang sudah berurat dan berakar dalam struktur sosial masyarakat Indonesia memang bukan pekerjaan yang mudah. Kerugian besar yang diderita negara belum cukup untuk mengundang protes luas dan massal dari rakyat. Persoalannya, kritisisme dari rakyat sangat susah muncul mengingat ada kecenderungan sikap “diam” atas permasalahan ini. Karakter masyarakat yang seperti ini, juga dimotivasi dan dilahirkan oleh struktur sosial masyarakat yang masih kuat dipengaruhi budaya feodalistik. Akan tetapi, yang terpenting untuk dilakukan dalam situasi sekarang adalah penyelamatan uang negara dari nafsu serakah koruptor. Ujung tombak dari gerakan ini terletak pada; pertama lembaga pemberantasan korupsi negara, yakni KPK, Kepolisian, Kejaksaan, BPK, dan institusi negara lainnya. Kedua gerakan protes yang terdiri dari gerakan mahasiswa, LSM, Serikat pekerja, organisasi tani, partai politik, pekerja seni dan lain-lain.

Untuk memperkuat capaian KPK memburu koruptor, maka sudah seharusnya KPK dibentuk hingga kabupaten/kota diseluruh Indonesia. perluasan struktur KPK ke kabupaten akan mempersempit ruang dan kesempatan apparatus birokrasi untuk melakukan tindakan korupsi.

Kritisisme rakyat akan muncul oleh kenyataan-kenyataan berikut; besarnya kerugian negara dalam bentuk anggaran publik yang diselewengkan, semakin menipisnya anggaran yang jatuh untuk proyek pembangunan dan proyek sosial karena disunat oleh aparat birokrasi, dan kemiskinan yang semakin meluas berhadapan (kontras) dengan kekayaan segelintir elit yang memperoleh kekayaan dengan jalan korupsi. Perkembangan maju dari kritisme rakyat mulai memperlihatkan diri dari survey-survey yang dilakukan oleh beberapa lembaga independent. Tidak salah kalau tuntutan hukuman mati bagi koruptor menjadi pilihan banyak anggota masyarakat.

Soekarno dan Gelora Anti Imperialisme/Neo-Kolonialisme Rakyat Indonesia.

Soekarno dan Gelora Anti Imperialisme/Neo-Kolonialisme Rakyat Indonesia.

Kalau kata-kata tidak bisa lagi menyehatkan pikiran yang keblinger, mungkin senjata bisa melakukannya

(soekarno)

Mungkin itu adalah ungkapan kemarahan Bung Karno terhadap kelompok reaksioner yang selalu menghambat proses penuntasan revolusi Indonesia, yang menurutnya Revolusi kita belum selesai. Siapa yang tidak mengenal keberanian dan radikalisme salah satu pemimpin dunia yang paling disegani pada saat itu, berkali-kali pidatonya baik di panggung politik nasional maupun internasional (seperti Sidang Umum PBB) selalu dengan garang mengecam Imperialisme dan Neokolonialisme. Karena keteguhan dan keberaniannya itulah, pemimpin-pemimpin dari Asia-Afrika sangat kagum dengan Soekarno bahkan beberapa tahun setelah kejatuhannya mahasiswa-mahasiswa dari Afrika masih membawa buku-buku dan Biografi Soekarno dalam Pertemuan mahasiswa anti imperialis Internasional (Catatan Perjalanan sebulan GiE di AS). Namun, dibalik kharismanya yang gilang gemilang tersebut, beberapa tokoh intelektual kanan Belanda justru berpendapat negatif terhadap Soekarno sebagai seorang “Quisling” yang menjual bangsanya kepada Jepang. Tetapi tuduhan ini kehilangan pengaruh, ketika sampai sekarang orang semakin mengeluh-eluhkan sosok Soekarno, Pemimpin yang teguh melawan penjajahan asing.

Pemikiran Soekarno dan Revolusi Nasional

Pemikiran Radikal-progressif Soekarno sudah terbentuk sejak usianya masih sangat muda, salah satu tulisannya yang bisa menjadi acuan adalah “Nasionalisme, Islam dan Marxisme”. Dalam Tulisan yang dimuat secara berseri di Jurnal Indonesia Muda tahun 1926 itu, Soekarno dengan terang-terangan mengatakan bahwa maksud kedatangan kolonialis datang ke Indonesia adalah untuk memenuhi hasratnya mengakumulasi modal dan keuntungan (ekonomis). Dengan kepentingan Akumulasi Modal itulah, Soekarno membedah hubungan Imperialisme dan Kapitalisme Itu sendiri, kapitalisme mendorong terjadinya apa yang ia sebut sebagai exploitation de l’homme par l’homme atau eksploitasi manusia oleh manusia lain. Keberpihakan pada teori perjuangan klas sangat kental dalam pemikiran Soekarno, Dalam sejumlah pidatonya ia menjelaskan tentang keberadaan tiga unsur sosial mendasar yang ada di kalangan massa yang dimiskinkan tersebut. Yakni proletariat, petani dan orang-orang yang dimiskinkan lainnya (pedagang asongan, dan mereka yang sedang mencari penghidupan). Pada tahun 1920-an, ia juga merumuskan konsep Marhaen (secara harfiah adalah nama seorang petani miskin yang pernah ia ajak bicara). Awal mulanya, Marhaen mengacu pada lapisan penduduk yang memiliki beberapa perkakas produksi sendiri (misalnya, seekor kerbau) dan bekerja untuk diri mereka sendiri tetapi masih tetap miskin, sebagaimana juga yang dialami buruh pabrik atau buruh perkebunan. Soekarno mengidentifisir realitas keberadaan negeri yang dipenuhi lautan semi-proletariat dan borjuis kecil yang miskin (Max Lane, Bangsa Yang belum Selesai; Aksi, Kejatuhan Soeharto dan Sejarah Indonesia, 2007).

Pemikiran politik Soekarno kemudian di Praksiskan dengan mendirikan Partai progressif Partai Nasionalis Indonesia (PNI) tanggal 4 Juli 1927, Tujuannya jelas untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1928 ia menulis artikel berjudul Jerit Kegemparan di mana ia menunjukkan bahwa sekarang ini pemerintah kolonial mulai waswas dengan semakin kuatnya pergerakan nasional yang mengancam kekuasaannya. Ketika pada tanggal 29 Desember 1929 Soekarno ditangkap dan pada tanggal 29 Agustus 1930 disidangkan oleh pemerintah kolonial, Soekarno justru memanfaatkan kesempatan di persidangan itu. Dalam pledoinya yang terkenal berjudul Indonesia Menggugat dengan tegas ia menyatakan perlawanannya terhadap kolonialisme. Dan tak lama setelah dibebaskan dari penjara pada tanggal 31 Desember 1931 ia bergabung dengan Partai Indonesia (Partindo), yakni partai berhaluan Radikal non-koperatif dengan kolonialis belanda yang dibentuk pada tahun 1931 untuk menggantikan PNI yang telah dibubarkan oleh pemerintah kolonial.

Meskipun mengakui dekat dan mengagumi Marxisme, Namun Soekarno mencoba membuat pemilahan dengan teori-teori umum Marxisme. Selain istilah Marhaen yang memiliki perbedaan dengan proletariat menurut Marx, ia lebih condong memodifikasi Marxisme untuk kebutuhan perjuangan pembebasan nasional melawan kolonialisme dengan menyerukan persatuan nasional dari unsur-unsur tertindas dari massa rakyat. Sebagaimana dikatakan oleh Ruth McVey, bagi Soekarno rakyat merupakan “padanan mesianik dari proletariat dalam pemikiran Marx,” dalam arti bahwa mereka ini merupakan “kelompok yang sekarang ini lemah dan terampas hak-haknya, tetapi yang nantinya, ketika digerakkan dalam gelora revolusi, akan mampu mengubah dunia.”

Soekarno dan ”Revolusi Indonesia Belum Selesai”

“Kaki kami telah berada di jalan menuju demokrasi,” lanjut Presiden Soekarno dalam pidatonya di depan Kongres AS itu. “Tetapi kami tidak ingin menipu diri sendiri dengan mengatakan bahwa kami telah menempuh seluruh jalan menuju demokrasi,” sambungnya. Ia sangat sadar bahwa meskipun indonesia selama bertahun-tahun sudah merdeka, tetapi kepentingan dan Neo-Kolonialisme dan imperialisme masih terus bercokol di Indonesia. Bagi Soekarno ancaman bagi revolus Indonesia sebenarnya tidak hanya datang dari luar tetapi muncul dari dalam negeri sendiri, dalam Pidatonya di HUT PKI, Ia mengatakan bahwa ”Salah satu tingkat dari Revolusi Indonesia adalah mengganyang musuh-musuh Revolusi”. Soekarno sangat menyadari kekuatan-kekuatan kontra yang mencoba menjatuhkan dan menghambat revolusinya. Upayanya memperkuat perjuangan anti-Imperialisme- anti-Kolonialisme dengan ide ”Nasionalisme-Agama-dan Komunisme” justru menjadi alat bersembunyi bagi kekuatan kanan dengan berpura-pura mendukung Nasakom dan masuk dalam front Nasional.

Kudeta Militer, 1965 adalah kontra-revolusi untuk memutus dan menghentikan proses revolusi yang di gagas Soekarno. Segera setelah Orde Baru berkuasa upaya membunuh karakter dan pribadi Soekarno berlangsung secara sistematis. Mulai tuduhan ber istri banyak dan punya daya tarik seksual mirip dengan raja-raja Jawa, hingga tuduhan bangsa Soekano adalah dalang G.30.S/PKI (Antonie Dake, dalam bukunya dengan judul; Sukarno File). Namun upaya sistematis ini tidak mampu membunuh kharismatiknya, karena (1) tiap tanggal 17 Agustus Rakyat Indonesia memperingati proklamasi kemerdekaan dimana Soekarno adalah tokoh kuncinya. (2). Propoganda Hitam terhadap bung Karno lebih banyak pada kehidupan pribadi, tetapi jarang pada tantangan gagasan-gagasannya. Bahkan rakyat masih menganggap belum ada presiden Indonesia sesudahnya yang menyamai kemampuan dan gagasan Soekarno. Soekarno adalah orang yang bersih soal kredibilitas politik, tidak ada satupun kasus korupsi yang dilakukannya bahkan ia meninggal dalam kondisi sangat miskin. (3). Sepak terjangnya, Pandangan Politiknya, hingga Pidato-pidatonya masih terus menggema di bangsa Asia –Afrika termasuk di Indonesia sendiri. Sehingga semakin banyak rindu dengan figurnya, terbukti dengan kemenangan Megawati di pemilu 1999 (salah satu faktornya—orang rindu Figur Soekarno).

“Go To Hell With Your Aid” mungkin harus menjadi pidato Soekarno yang diulang-ulang di telinga pemimpin dan elit politik saat ini, setidaknya untuk mengasah nyalinya agar sedikit lebih berani. Kehancuran Industri Nasional, dan dominasi kuat modal asing di semua sector kehidupan ekonomi betul-betul telah menempatkan bangsa Indonesia tidak ubahnya “Bangsa kuli”. Mentalitas korup dan keinginan memperkaya diri sendiri ditengah kemelaratan dan kemiskinan missal yang melanda lebih dari separuh penduduk negeri ini, sudah menjadi budaya pejabat di negeri ini. Sangat kontras dengan kehidupan pribadi Soekarno, yang sangat merakyat sehingga di juluki “Penyambung Lidah Rakyat”. Saatnya Soekarno baru hidup kembali!***